Daftar Caketum Golkar, Priyo Budi Masih Pertanyakan Iuran Rp 1 M

20160414-Deklarasi-Priyo-Budi-Santoso-HEL — Priyo Budi Santoso (kanan) memberikan keterangan saat deklarasi pencalonan menjadi Calon Ketua Umum Partai Golkar di Jakarta, Kamis (14/4/2016). Pemilihan dilaksanakan pada Munaslub Partai Golkar, Mei mendatang. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Priyo Budi Santoso telah mendaftar menjadi calon ketua umum Partai Golkar pada Rabu 4 Mei 2016. Kendati mendaftar, ia masih mempertanyakan soal iuran calon ketua umum Rp 1 miliar.

"Untuk sumbangan Rp 1 miliar mohon sementara kami ingin kejelasan. Maka kalau itu fatwa KPK, tentu harus diperhatikan," kata Priyo Budi Santoso, di Jakarta, Kamis (5/5/2016).

Politikus Partai Golkar itu menuturkan, berani maju jadi ketua umum karena dorongan dari sesama kader. Dia juga bertujuan memajukan partai berlambang pohon beringin itu.

"Saya merasa terpanggil setelah saya menghitung dan melihat dorongan banyak kalangan dan banyaknya dukungan dari daerah, saya terpanggil ikut munas dan maju sebagai caketum Golkar," tegas mantan Wakil Ketua DPR itu.

Politikus senior Golkar Hajriyanto Thohari menilai, Priyo Budi Santoso memiliki keberanian politik sejak pertama kali menjejakkan kaki sebagai anggota parlemen tahun 1997.

"Priyo ini pernah menantang mundur menteri dalam kabinet terakhir Soeharto waktu itu. Dia berani menyampaikan pandangan politik di saat kondisi politik genting saat itu," kata Hajriyanto.

Munaslub Partai Golkar akan digelar di Bali pada 15-17 Mei 2016, setelah pendaftaran calon ketua umum ditutup Rabu, 4 Mei kemarin. Calon ketua umum yang mendaftar sudah 8 orang. Antara lain secara berurutan Aziz Syamsudin, Mahyudin, Setya Novanto, Ade Komarudin, Syahrul Yasin Limpo, Airlangga Hartarto, Indra Bambang Utoyo, dan Priyo Budi Santoso.‎

Wakil Ketua Penyelenggara Munaslub Partai Golkar Yorrys Raweyay dan Wakil Ketua Komite Etik Munaslub Partai Golkar Lawrance F Siburian mendatangi KPK pada Rabu 4 Mei 2016. Hal ini terkait iuran Rp 1 miliar yang harus dibayar calon ketua umum Partai Golkar yang akan mengikuti munaslub.

Usai bertemu pimpinan KPK kurang lebih selama 2 jam, Wakil Ketua Komite Etik Munaslub Golkar Lawrence Siburian mengatakan, dana Rp 1 miliar itu ditentang KPK karena banyak calon yang mendaftar merupakan penyelenggara negara.