MPR Kaji Perlunya Pendidikan Ideologi Bangsa di Sekolah

Liputan6.com, Semarang - Empat Pilar Kebangsaan dan Ideologi bangsa berpeluang dipandang menjadi materi yang perlu diajarkan kembali di sekolah. Karena itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) saat ini tengah melakukan kajian terkait hal ini.

"Banyak usulan dan wacana dari kalangan pendidikan yang memberikan masukan agar pendidikan tentang ideologi negara dimasukkan kembali. Namun kita perlu berhati-hati dalam menyikapinya," ungkap Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR, Eddy Prabowo, di Semarang, Jumat 22 April 2016.

Kalangan guru juga memberikan masukan agar pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dihidupkan kembali di sekolah. Usulan ini agar pelajar bisa mendapatkan kembali pendidikan moral dan ideologi berbangsa di sekolahnya.

"Jika hanya mengacu pada aturan atau wacana saja, saya kira ini akan cepat selesai karena tinggal dilaksanakan. Tetapi kita tidak mau begitu," tegas politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut.

Dalam lembaga MPR, imbuh Eddy, ada tiga badan serta satu lembaga yakni Badan Anggaran, Badan Sosialisasi, Badan Pengkajian, serta sebuah Lembaga Pengkajian.

Untuk melakukan kajian terkait idiologi kebangsaan, MPR membentuk satu badan dan satu lembaga. Karena MPR tidak mau salah. Kondisi ini, dikarenakan bangsa Indonesia terdiri dari berbagai daerah, suku, dan agama.

"MPR harus berhati-hati agar nantinya tidak tumpang-tindih, hanya berwacana atau beropini saja. Memang ada banyak wacana agar pelajaran ideologi bangsa ini dikembalikan ke sekolah," tambah Eddy.

Dia berharap, secepatnya kajian yang dilakukan MPR ini terselesaikan sehingga diambil kebijakan terkait pendidikan ideologi bangsa.

Seiring pelaksanaan pengkajian, saat ini MPR menggandeng kalangan pengajar untuk mensosialisasikan program empat pilar kebangsaan. Pelibatan kalangan dosen dan tenaga pendidik dipandang perlu karena memiliki peran stategis dalam memperkuat sosialisasi Empat Pilar MPR bagi berbagai lapisan masyarakat di negeri ini.

Politikus Partai Gerindra ini memahami dalam lembaga di MPR, hanya ada kekuatan 692 orang, yang terdiri atas 560 orang anggota DPR dan 132 orang anggota DPD. Karena itu, jika hanya mengandalkan kekuatan lembaga, sosialisasi tidak akan bisa berjalan cepat.

Pandangan sejalan diungkapkan Rektor Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Profesor Yos Johan Utama. Menurut dia, bernegara ini dasarnya adalah ideologi. Di mana ideologo merupakan sebuah kesepakatan bersama sebagai sebuah tuntunan, cita-cita, dan bagaimana mewujudkan cita- cita itu.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan, sosialisasi perlu tak lain karena zaman bergerak sangat dinamis. Konsekuensinya problem-problem kebangsaan kian beragam. "Ini menjadi persoalan yang tidak bisa dikesampingkan," ungkap Ganjar.