Kejanggalan Kematian Siyono Versi Komnas HAM

Liputan6.com, Jakarta - Komnas HAM mengungkap kejanggalan-kejanggalan atas kematian Siyono saat ditangkap Densus 88 Antiteror. Saat menangkap, polisi mengira Siyono adalah teroris.

Ketua Komnas HAM M Imdadun Rahmat mengatakan, ada kecenderungan polisi menutupi dengan menunda pemberitaan kematian Siyono. Kemudian, polisi juga aktif membujuk keluarga untuk ikhlas dengan kematian Siyono serta melarang mereka melihat jasadnya.

Kemudian, lanjut Imdadun, ada upaya pemberian uang dalam bentuk dua bungkusan yang diberikan secara terpisah kepada Suratmi dan kakak korban tanpa tanda terima.

Lalu, surat keterangan pemeriksaan jenazah oleh rumah sakit tidak jelaskan penyebab kematian Siyono. Serta tindakan berlebihan kepolisian dalam mengawasi jenazah.

Kejanggalan-kejanggalan itu, Imdadun ungkapkan di depan Komisi III DPR. Selain Komnas HAM, ada pula Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, dan Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) yang menggelar rapat dengan DPR.

Rapat Dengar Pendapat itu pun dipimpin Wakil Ketua Komisi III Desmond J Mahesa.

Tak sampai di situ, Imdadun juga menyebut pengawalan selama proses pemakaman Siyono terlihat berlebihan dengan banyaknya aparat. Sehingga menimbulkan kecurigaan.

"Usai pemakaman aparat desa ikut bujuk Suratmi untuk ikhlaskan jenazah dan tidak menuntut secara hukum dan tidak melakukan autopsi. Lalu, adanya juga upaya menghalangi Komnas HAM untuk autopsi, mulai melakukan intimidasi ke keluarga, dan sebarkan isu tentang konflik horizontal sehingga diharapkan masyarakat tolak autopsi," terang Imdadun di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, 12 April 2016.

Tak hanya itu, kata Imdadun, kepolisian juga sempat menghalangi Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah dan Komnas HAM untuk melakukan autopsi, serta pernyataan dari para petinggi Polri diduga tidak konsisten tentang kematian Siyono.

"Dikatakan Siyono meninggal karena lemah melawan Densus 88, ada lagi pernyataan Siyono melawan 1 Densus dan berkelahi. Lalu ada juga pernyataan pada jasad Siyono telah dilakukan autopsi yang menujukan sebab kematiannya karena lemas," tutur Imdadun.

Kemudian, polisi juga mengatakan ada pendarahan di kepala Siyono akibat benda tumpul. Pernyataan-pernyataan kepolisian ini, kata dia, tidak konsisten.

"Atas kejanggalan-kejanggalan Itu Komnas HAM berupaya cari jawaban, kumpulkan bukti tentang penyebab kematian Siyono yang harusnya dilakukan oleh kepolisian. Maka dari itu, Komnas HAM inisiatif untuk lalukan autopsi jenazah," tambah dia.

Sehingga pada Minggu 3 April 2016 lalu jenazah Siyono dioutopsi Komnas HAM bersama gabungan tim forensik Muhammadiyah, Polda Jateng, Polres Klaten, Dir Intel Polda Jateng, Kapolsek Cawas, Klaten, lalu TNI AD, dan juga masyarakat sipil.

"Hasilnya, terdapat kekerasan akibat benda tumpul dan patah tulang di rusuk kanan dan kiri," ujar dia.

Sehingga diduga penyebab kematian Siyono akibat rasa sakit yang besar akibat patah tulang dada, patah 5 tulang rusuk bagian kiri dan kanan menembus jantung.

"Hasil autopsi tersebut tidak cocok. Lalu tidak ada tanda-tanda perlawanan atau tangkisan atau luka pada tulang di tangan. Jadi keterangan tentang terjadinya perkelahian perlu ada penyelidikan tindak lanjut," kata Imdadun.

Berdasarkan fakta tersebut, Komnas HAM pun menduga telah terjadi pelanggaran HAM kepada Siyono. Sebab seharusnya, kata dia, terduga teroris tidak disiksa karena ada Undang-Undangnya sendiri.

"Pelanggaran terhadap hak hidup dan ketiga peristiwa kematian Siyono adalah pengulangan yang terjadi pada penanganan tindak pidana terorisme yaitu adanya kematian di luar proses pengadilan, adanya penyiksaan, dan pengingkaran aturan penangkapan serta penahanan," tandas Imdadun.