Sukses


Zulkifli Hasan: Banyak Orang ke MPR Sepakat Pentingnya GBHN

Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid menambahkan, GBHN bukan produk orde baru melainkan sejak tahun 1945. GBHN juga perintah dalam UUD.

Liputan6.com, Jakarta - Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan, banyak orang yang datang ke parlemen untuk menyampaikan pikiran-pikiran mereka, termasuk menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

"MPR sebagai rumah rakyat banyak yang datang, terbuka untuk siapapun. Banyak kalangan yang datang untuk menyampaikan pikiran-pikiran antara lain berpendapat pentingnya kita kembali ke UUD 1945 sebelum dilakukan amandemen dengan berbagai alasan," kata Zulkifli di Jakarta Convention Center, Rabu 30 Maret 2016.

Zulkifli mengatakan, ada juga yang ke MPR dan berpendapat UUD 1945 tidak perlu lagi diamandemen karena sudah bagus.

"Lainnya hampir semua sepakat pentingnya haluan negara dan ini yang sudah disepakati," ucap dia.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan, hampir semua di MPR sudah sepakat untuk kembali menghidupkan GBHN.

"Ada 10 fraksi di MPR dan utusan daerah, semuanya sepakat pentingnya haluan negara. Hanya 1 fraksi yang nggak setuju. Rapat paling tinggi di MPR yaitu paripurna lalu rapat gabungan 2 bulan lalu, sudah diputuskan bahwa MPR akan segera lalukan tahapan-tahapan arahnya haluan negara yang strategis dan ideologis. Oleh karena itu perlu amandemen terbatas," papar pria yang kerap disapa Zulhas.

Tahapan yang dilakukan, lanjutnya, adalah sosialisasi dan masukan serta perlu dilakukan pendalaman melalui diskusi ke kampus-kampus juga dengan pakar-pakar hukum tata negara, ahli hukum, kementerian, lembaga, dan pemerintah.

"Pokoknya public hearing. Itu tahapan agar bisa lakukan haluan negara secara komprehensif, karena haluan negara tidak hanya masalah ekonomi tapi juga politik, keamanan, sosial, dan budaya," kata dia.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid menambahkan, GBHN bukan produk orde baru melainkan sejak tahun 1945. GBHN juga perintah dalam UUD.

"Kami di MPR tinggal tunggu rancangan resminya saja karena kalau wacana-wacana saja tidak akan jadi. Ini harus segera diresmikan supaya kita nggak poco-poco, cuma maju mundur lalu kiri kanan saja," tutur Hidayat.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini