MPR: Radikalisme Mengancam Nilai Pancasila

20160122-Diskusi-Pembahasan-GBHN-Jakarta-Akbar-Tanjung-Ahmad-Basarah-Johan-Tallo — Ketua Fraksi PDIP MPR Ahmad Basarah Dalam diskusi bertajuk "Perlukah GBHN" di Akbar Tandjung Institute, Jakarta, Jumat (22/1/2016). Diskusi membahas mengenai Wacana diaktifkannya kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Badan Sosialisasi 4 Pilar MPR menggelar rapat pleno membahas isu-isu strategis yang saat ini terjadi di Tanah Air. Rapat yang digelar Senin malam hingga Selasa dini hari tadi itu menghasilkan kesimpulan, yang mensinyalir adanya 2 ideologi atau paham transnasional yang masuk ke Tanah Air.

Ketua Badan Sosialisasi 4 Pilar MPR Ahmad Basarah mengatakan, adanya ideologi individualisme, liberalisme, dan kapitalisme yang sekarang berbentuk neoliberalisme. Paham ini berusaha membentuk sistem fundamentalisme pasar dengan berbagai macam modus operandinya.

"Paham ini bergerak di Indonesia untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan tingkat nasional dan daerah, yang bertujuan menguntungkan kapitalisme global," ujar pria yang akrab disapa Abas itu usai rapat pleno, Selasa (23/2/2016).

Basarah mengatakan, pihaknya juga melihat adanya paham radikalisme agama, yang mengeksploitasi pemahaman agama yang sempit, dan menjauhkan agama dari fungsi sebagai rahmat bagi alam semesta.

"Yang kemudian terkait radikalisme internasional, yang ingin membentuk agama Islam di dunia," tegas dia.

Basarah menjelaskan, ada eksperimen 2 paham itu di Tanah Air. Karena itu menjadi tantangan bagi MPR untuk memberi pemahaman yang utuh kepada masyarakat, tentang bagaimana sebenarnya nilai-nilai Pancasila itu ditegakkan.

"Salah satu bahaya paham dari individualisme, liberalisme, dan kapitalisme adalah munculnya propaganda gaya hidup LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender)," kata politikus PDIP itu.
Ilustrasi LGBT | Via: istimewa
Karena itu, menurut Basarah, kalau tidak diberikan pemahaman yang utuh melalui kegiatan sosialisasi 4 pilar kepada masyarakat secara struktur, sistematis, dan masif, akan menjadi perdebatan yang kontraproduktif.

"Karena pegangan nilai berbangsa dan bernegara dalam hal ini Pancasila, tidak dipahami dengan baik oleh masyarakat kita," ujar dia.

Badan Sosialisasi 4 Pilar MPR, kata Basarah, juga akan menyosialisasi pemahaman beragama yang bersifat petunjuk bagi alam semesta. Khususnya agama Islam dan agama yang lain yang mengajarkan kehidupan beragama di Tanah Air yang penuh dengan toleransi, saling menghormati, saling menghargai dalam bingkai NKRI.

"Karena itulah rapat pleno Badan Sosialisasi 4 Pilar MPR mengoptimalkan sosialisasi. Baik yang menggunakan metode maupun sosialisasi dengan media masa," kata dia.

Sehingga, Basarah menegaskan, pihaknya akan banyak melibatkan partisipasi media masa, baik nasional maupun lokal dalam hal pelaksanaan sosialisasi pilar MPR di berbagai daerah.

2 dari 2 halaman

Amandemen UUD 1945

Hal lain terkait ketatanegaraan, kata Basarah, pihaknya juga mengantisipasi momentum kemungkinan terjadinya amandemen terbatas UUD 1945. Menyusul adanya wacana tentang pengembalian wewenang MPR untuk menyusun dan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

"Selain telah menjadi konsensus MPR pada periode 2009-2014 yang tahun lalu, di mana pada periode tersebut MPR merekomendasi 7 poin, yang menjadi keputusan MPR tahun 2014. Tepatnya keputusan MPR No 4 September 2014," papar dia.

"Yang di antaranya merekomendasikan agar MPR periode sekarang ini melakukan amandemen terbatas, untuk mengembalikan kewenangan MPR menyusun dan menetapkan GBHN, dan juga isu-isu ketatanegaraan lain yang ditampung MPR untuk dibahas dan digodok menjadi keputusan MPR," papar dia.

Sehingga Badan Sosialiasi 4 Pilar, sambung Basarah, berkewajiban memberi pemahaman dan persepsi yang utuh kepada masyarakat dalam sosilalisasi tersebut. Sehingga wacana perubahan UUD 1945 tidak bias dan menimbulkan tafsir-tafsir yang dapat melemahkan fungsi dan kewenangan MPR, sebagai lembaga negara yang kewenanganya sangat tinggi, yaitu dapat merubah dan menetapkan UUD 1945.

"Nantinya kami akan melibatkan partisipasi masyarakat, agar keputusan MPR betul betul merepresentasikan penjelmaan selutuh rakyat Indonesia. Itulah inti hasil rapat kita malam ini," pungkas Basarah.