Sukses

JK: Tidak Perlu UU LGBT

JK menolak rencana Undang-Undang untuk kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).

Liputan6.com, Jakarta - DPR berencana melahirkan Undang-Undang (UU) tentang kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Namun, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai tidak perlu dibuat UU untuk mengatur hal tersebut.

"UU apa? Kan negeri ini dalam hal itu tidak perlu mencampuri urusan internal orang, selama itu urusan pribadi," tegas JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (18/2/2016).

Menurut JK, UU LGBT sulit untuk dijalankan karena tak mudah untuk membuktikan seseorang termasuk LGBT atau tidak. Selain itu, mantan Ketua Umum Golkar itu mengatakan tidak ada larangan terhadap kaum LGBT.


"Apa ada yang melarang? Saya tanya dulu, kalau dilegalkan, ada yang melarang nggak? Kan tidak ada yang melarang kan. Selama itu masalah pribadi, tidak ada yang tahu perilaku Anda," ujar JK.

Meski demikian, JK menyampaikan kaum LGBT tidak boleh mengajak orang lain yang perilaku seksnya normal menjadi menyimpang.

"Yang dilarang itu kalau, 'Hei kalian, mari kita semua sama-sama lesbi dan gay', itu salah," tandas JK.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

  • Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla atau sering ditulis Jusuf Kalla atau JK adalah Wakil Presiden Indonesia yang menjabat sejak 20 Oktober 2014.
    Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla atau sering ditulis Jusuf Kalla atau JK adalah Wakil Presiden Indonesia yang menjabat sejak 20 Oktober 2014.

    Jusuf Kalla

  • LGBT