Temui Jokowi, Mbah Moen Minta Pemerintah Intervensi PPP

PPP Kubu Djan Faridz Gelar Mukernas Pertama — Tokoh senior PPP, Maimoen Zubair alias Mbah Moen (tengah) hadir dalam Mukernas I di Jakarta, Rabu (10/12/2014). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Majelis Syariah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Maimoen Zubair menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka. Sesepuh partai berlambang Kabah yang biasa dipanggil Mbah Moen itu meminta agar ada intervensi pemerintah untuk menyelesaikan konflik di partainya.

"Jadi tidak bisa partai selesaikan ini, harus sedikit dicampuri pemerintah," kata Mbah Moen, Jumat (12/2/2016).

Penyelesaian seperti apa, tidak terlalu dipusingkan Mbah Moen. Namun, ia meminta agar cara yang ditempuh dengan maslahat atau demi kepentingan orang banyak.

"Ya Muktamar PPP saya menyerahkan saja pada yang maslahat," tutur dia.

Dalam pertemuan dengan Jokowi, Mbah Moen juga menyinggung masalah gerakan radikal yang mulai bergerak di Indonesia. Islam, lanjut dia, memiliki ajaran untuk menghormati bangsa dan negara.

"Ya itu radikal dan lain-lain, yang buat gaduh, buat kekacauan negara, itu semua tidak dibenarkan. Menjunjung bangsa itu bagian ajaran agama Islam," Mbah Moen menandaskan.

Ketua Umum DPP Partai PPP Djan Faridz menolak penyelenggaraan muktamar untuk menyatukan partainya.

"Siapa yang mau buat muktamar islah. Itu perbuatan melawan hukum karena sudah ada keputusan Mahkamah Agung," kata Djan Faridz melalui pesan singkat di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Senin 1 Februari 2016.

Djan menyatakan, jika muktamar islah tetap dilaksanakan akan melanggar putusan MA yang menyatakan kepengurusan PPP yang sah adalah di bawah kepemimpinan dirinya. "Menyelenggarakan muktamar islah melanggar hukum. Sama seperti teroris melanggar hukum," ujar dia.

Kamis 28 Januari 2016, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan mengadakan pertemuan dengan politikus senior dan Mahkamah PPP.‎ Pertemuan itu membahas solusi perpecahan di tubuh partai berlambang Kabah tersebut.

"Kami berbincang-bincang mengenai masa depan PPP yang intinya para senior partai ingin ada Muktamar atau islah supaya damai," ucap Luhut di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta.