Pabrik Toshiba dan Panasonic Tutup Terkait Kereta Cepat?

Pembangunan kereta cepat dinilai masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat termasuk di kalangan elite politik. Kendati, Presiden Joko Widodo sudah meresmikan dan meletakkan batu pertama (groundbreaking) pada 21 Januari 2016 lalu.

Politikus Ahmad Muzani yang juga Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR turut menanggapinya.

"Soal kereta cepat, kita (Gerindra) dapat penjelasan dari menteri dan pejabat terkait saat telah diambil keputusan. Setelah proses berjalan, kami anggap di antara kementerian satu dan lain berbeda," ucap Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/2/2016).

Menurut dia, ada penjelasan yang disembunyikan, tidak lengkap, dan tak sempurna diinformasikan ke masyarakat, sehingga menjadi masalah.

Muzani memberi contoh soal permodalan kereta cepat. Dulu, imbuh Muzani, menteri terkait bilang dana kereta cepat berasal dari business to business (BTOB). "Namun sekarang kita tahu jika anggarannya itu harus dapat jaminan dari APBN."

"Kalau terjadi proyek yang bebani anggaran negara, bagaimana penjelasannya bisa katakan ini BTOB tidak bebankan uang negara (APBN). Ini perekonomian panjang sampai 50 tahun ke depan. Kami juga dijelaskan tentang monopoli penggunaan rel yang tidak sesuai dengan UU, oleh karenanya sebaiknya dihentikan saja (kereta cepat)," ujar Muzani.

Dana Rp 60 triliun, sambung dia, sebaiknya digunakan untuk investasi yang lebih produktif. Gerindra inginkan agar presiden tidak perlu malu walaupun sudah meletakkan batu pertama.

"Ini semua untuk selamatkan anggaran negara, maka hentikanlah proyek ini (kereta cepat)," tutup Muzani.