Ini Alasan GBHN Penting Dihidupkan Kembali

Liputan6.com, Legian - Wacana menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) terus digaungkan sejumlah politisi di Tanah Air. Sejumlah tokoh nasional juga mendukung wacana tersebut.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, sistem serupa GBHN sangat diperlukan sebagai acuan kerja pemerintahan secara berkesinambungan, terutama untuk menata ‎sistem demokrasi.

Dia mengatakan, selama ini rencana pembangunan jangka menengah atau panjang (RPJM/RPJP) berbasis pada program yang dibuat calon presiden terpilih. Program ini kemudian dijadikan undang-undang (UU) sebagai acuan kerja kabinetnya selama dia memerintah.

"Permasalahannya, dengan UU yang baru atau hasil perubahan, presiden kan maksimal hanya 2 kali masa jabatan, 10 tahun. Setelah itu pasti ada presiden baru," ujar Hidayat di sela rapat koordinasi pimpinan MPR‎ di Bali, Minggu (31/1/2016).

"Nah, presiden yang baru, apakah dia terikat dengan produk UU yang sebelumnya, yang dijanjikan dia kepada rakyat? Kan tidak," sambung dia.

Hidayat mencontohkan, pemerintahan Presiden Joko Widodo‎ membuat program sendiri sesuai janji-janjinya saat kampanye. Program ini tentu berbeda dengan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tidak adanya acuan kerja ini membuat program pemerintah sulit berjalan berkesinambungan.

"Seperti sekarang, misalnya Pak Jokowi membuat program sendiri, dan tidak melanjutkan program Pak SBY. Nah, kalau begini terus Indonesia bagaimana?" tanya dia.

Selain itu, kata Hidayat, RPJM dan RPJP hanya terkait eksekutif. Padahal, dalam sistem demokrasi juga terdapat legislatif dan yudikatif. ‎Belum lagi proses pemilihan dan pelantikan antara eksekutif di tingkat nasional dan daerah yang berbeda.

"Misalnya, Presiden Jokowi dilantik Oktober 2014. Gubernur, bupati, wali kota bahkan sudah dilantik setahun sebelumnya. Terus kan enggak nyambung (programnya)," lanjut dia.

Nama GBHN

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat berpidato dalam penutupan Rakernas I PDIP di Jakarta, Selasa (12/1/2016). PDIP akan mengawal kebijakan politik Pemerintah secara nasional agar tetap berpijak dalam nilai-nilai. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Karena itu, Hidayat berpendapat, perlu ada mekanisme baru yang bisa merangkul seluruh elemen pemerintahan dalam membangun bangsa. Bukan hanya eksekutif di tingkat nasional maupun daerah, tapi legislatif dan yudikatif juga harus terikat sebuah garis besar.

"Memang tidak akan sangat detail garis besar yang menjelaskan Indonesia mau ke mana dan apa yang akan kita kerjakan. Sehingga, presiden siapa pun itu, akan terikat dengan itu. Itulah yang bernama GBHN. Tapi nanti namanya belum tentu GBHN," ucap mantan Ketua MPR itu.

Jika mekanisme serupa GBHN itu nanti terbentuk, kata Hidayat, bukan berarti menghilangkan program spesifik presiden, gubernur, bupati, maupun wali kota. Mereka tetap bisa membuat program spesifik sesuai tantangan lokal.

"Misalnya, tantangan pada periode itu tiba-tiba terjadi kemiskinan, atau terjadi rawan kesehatan. Berarti harus ada yang spesifik. Tapi spesifik itu, tidak keluar dari keseluruhan dari GBHN. Itu yang sedang dipikirkan," jelas politikus PKS itu.

Hidayat juga membenarkan pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tentang pentingnya menghidupkan kembali GBHN. Jika kinerja pemerintah tanpa acuan maka negara tak akan maju, sebab tidak akan ada program yang berjalan secara berkelanjutan.

"Kata Ibu Megawati, jangan sampai negeri kita menjadi negeri yang poco-poco, maju-mundur, kanan-kiri, enggak maju-maju karena tidak berkesinambungan. Karena itu, perlu adanya GBHN atau apapun namanya nanti," tandas Hidayat.

2 dari 2 halaman

Segera Diusulkan

MPR mengusulkan dibangkitkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Namun tidak harus persis seperti GBHN pada era Orde Baru, begitu juga namanya.

"Ya kami bulat mengusulkan," ujar Hidayat.

Hidayat mengatakan, ‎usulan tersebut seharusnya dilakukan sekarang pada saat kondisi politik masih kondusif. Sebab amandemen UUD 1945 membutuhkan waktu lama dan perlu kehati-hatian.

"Kalau memang partai-partai besar seperti PDIP, Golkar serius untuk mengusulkan ini, sebaiknya diusulkan pada 2016 ini. Sebab dari mengusulkan sampai ke pembahasannya perlu waktu," tutur dia.

Jika wacana itu hanya digaungkan dan baru diusulkan pada akhir periode, kata Hidayat, justru akan berbahaya karena sarat muatan politis. "Kalau kita masuk di 2018, itu sudah sangat politis. Concern-nya sudah berbeda."

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid bersama Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy menjadi pembicara pada dialog yang bertema

Karena itu, Hidayat menyarankan, agar kebangkitan kembali GBHN segera diusulkan. Untuk merealisasikan usulan tersebut idealnya membutuhkan waktu sekitar 1,5 tahun.

"Kalau tahun ini diusulkan oleh 1/3 anggota MPR, prosesnya diusulkan kemudian disampaikan ke pimpinan MPR. Lalu kami akan menggelar rapat gabungan itu kira-kira waktunya 2-3 bulan. Kemudian dibawa ke sidang paripurna," jelas dia.

Jika dalam sidang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR ‎dan memperoleh suara setuju 50% ditambah 1 dari anggota yang hadir, maka akan dibentuk panitia ad hoc.

"Panitia ad hoc inilah yang nanti akan mempersiapkan realisasi usulan tadi. Nah, itu menurut saya waktunya tidak pendek. Kalau memang serius 2016 inilah waktu yang tepat," tegas dia.

Setelah itu, kata Hidayat, dengan segala kajiannya akan membutuhkan waktu lagi hingga 2 tahun. Dia memprediksi, GBHN akan terealisasi pada pertengahan 2018. "Sehingga kita tidak dikejar-kejar dengan faktor politis di 2019," pungkas Hidayat.