Catatan Akhir Tahun Komisi VIII DPR untuk Pemerintah

20151105- Gedung Nusantara DPR RI-Jakarta- Johan Tallo — Gedung DPR/MPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (4/11/2015). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan, terdapat banyak catatan terhadap kinerja pemerintah. Terutama yang menjadi mitra Komisi VIII DPR.

Salah satunya, Kementerian Sosial. Hal mendasar yang selalu dipertanyakan adalah tentang verifikasi dan validasi data kemiskinan, program-program pemberdayaan, dan penanggulangan kemiskinan.

Dia menuturkan, sepanjang 2015, pendistribusian dan persebaran program Kemensos masih menggunakan data tahun 2011. Sementara amanat UU, verifikasi dan validasi data kemiskinan harus dilakukan minimal sekali dalam 2 tahun.

"Untuk mengantisipasi itu, Komisi VIII mendorong Kemensos untuk melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan pada tahun 2015. Diharapkan, pendistribusian dan persebaran program tahun 2016 sudah memakai data terbaru yang valid dan akurat," ujar Saleh dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (31/12/2015).

"Di tahun 2016, Komisi VIII mendorong Kemensos untuk melakukan kajian dan pengukuran terhadap tingkat keberhasilan program-program yang ada. Dengan demikian, program tersebut tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara sosial, tetapi juga secara akademik," tutur dia.

2 dari 2 halaman

Agama, Perempuan, dan Bencana

Sementara itu dalam bidang keagamaan, kritik yang paling utama terletak pada ketidakadilan anggaran dalam pendidikan agama dan keagamaan. Bila dibandingkan dengan dana pendidikan pada Kemendikbud dan Kemenristek, anggaran pendidikan pada Kementerian Agama dinilai sangat rendah.

Oleh karena itu, kata Saleh, pemerintah harus sungguh-sungguh memperhatikan masalah ini. Apalagi, pendidikan agama dan keagamaan sebagai salah satu kunci keberhasilan revolusi mental yang digagas Presiden Jokowi.

Hal lainnya yang dikritik adalah terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Terbukti, tingkat kekerasan pada anak dan perempuan masih demikian tinggi. Sementara, politik anggaran yang disusun pemerintah juga belum berpihak kepada masalah ini.

"Kegiatan pemerintah kelihatannya masih bersifat responsif temporal, belum tertata secara substansial," ujar dia.

Begitu juga dalam bidang penanggulangan bencana, pemerintah dinilai masih kurang perhatian. Anggaran Rp 1,5 triliun yang dialokasikan untuk BNPB pada tahun 2015 masih sangat kurang jika dibandingkan dengan jumlah bencana yang setiap waktu ada di Indonesia.

"Padahal, menurut perkiraan secara umum, anggaran penanggulangan bencana minimal dibutuhkan sebesar Rp 30 triliun setiap tahunnya," pungkas Saleh.

Peringati Hari Kesiapsiagaan Bencana, BNPB Gelar Simulasi dan Mitigasi

kemensos
Organisasi
Kemensos atau Kementerian Sosial adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan sosial.
Lihat Selengkapnya
kemensos
BNPB
Organisasi
BNPB adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Lihat Selengkapnya
BNPB
DPR RI
Warta DPR
Kemenag