Kasus Beasiswa Bermasalah Bergulir di Jambi

Selain dugaan penyelewengan dana, program beasiswa juga disorot akibat masuknya sejumlah politikus sebagai calon penerima beasiswa. Daftar calon penerima beasiswa Dinas Pendidikan Provinsi Jambi memasukkan nama politikus Partai Demokrat sekaligus Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jambi Nasri Umar.

Ada pula nama Ketua Fraksi Partai Gerindra, Muhammadiyah. Kedua partai itu faktanya menjadi partai pengusung Hasan Basri Agus maju pada Pilgub Jambi 2015 bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Itu kan proses oleh tim seleksi, saya mengikuti seleksi sesuai prosedur," kata Nasri, Agustus 2015 lalu.

Nasri membantah apabila terpilihnya dia sebagai calon penerima beasiswa itu karena kedekatannya dengan Hasan Basri yang notabene juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat di Jambi.

"Tidak benar lah itu, saya sama seperti peserta lain, mengikuti berbagai seleksi dari awal," jawab dia.

Sedangkan, Muhammadiyah memilih mengundurkan diri sebagai calon penerima beasiswa saat proses tahap wawancara oleh tim seleksi. Ia beralasan masih banyak orang lain yang lebih membutuhkan beasiswa itu.

"Saya mundur bukan masalah administrasi, tapi karena ada banyak yang lebih membutuhkan. Makanya saya memilih mundur," kata Muhammadiyah.

Menanggapi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu, Hasan Basri mengatakan hal itu sudah ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Rahmad Derita akhirnya memutuskan program beasiswa khusus untuk S2 dan S3 dibatalkan sementara yang semestinya dikucurkan mulai Agustus 2015.

Pembatalan tidak berlaku untuk program beasiswa S1 karena Hasan Basri sudah memasukkannya dalam program Satu Miliar Satu Kecamatan (Samisake) semasa masih menjadi gubernur.

Namun, Rahmad menolak pembatalan itu terkait dengan temuan BPK soal dugaan pelanggaran penggunaan anggaran. Dia beralasan munculnya masalah dan defisit anggaran lah yang menyebabkan program beasiswa ditiadakan.

"Tidak ada hubungannya itu. Pergeseran anggaran beasiswa itu murni akibat defisit anggaran Pemprov Jambi 2015. Pembatalan ini karena ada pergeseran belanja langsung sebesar Rp 16,587 miliar. Jadi, yang bersifat bantuan kita alihkan untuk peningkatan sarana pendidikan," kata Rahmad.

Walau begitu, Rahmad mengakui adanya masalah dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Dinas Pendidikan kini sedang menagih laporan pertanggungjawaban mahasiswa yang belum disampaikan sesuai instruksi BPK.

Calon Penerima Kecewa

Akibat keputusan sepihak itu, sejumlah penerima program beasiswa kecewa berat. Amrullah, mahasiswa Pascasarjana Jambi yang menuntut ilmu di Universitas Medan Jurusan Biologi, mengaku telah mengeluarkan sejumlah biaya selama seleksi.

Ia setidaknya menghabiskan Rp 1 juta untuk ongkos pulang pergi dari Medan ke Jambi. Itu pun jika lewat jalan darat yang menghabiskan waktu hingga 20 jam.

"Pemprov Jambi harus memberikan ganti rugi. Menyita waktu lama. Ini justru dibatalkan," keluh Amrullah.

Ia menduga ada muatan politis dalam pengambilan keputusan itu. Sebab, program beasiswa pendidikan yang diluncurkan jelang pilgub tiba-tiba dibatalkan. Ia menilai Dinas Pendidikan yang mengelola program beasiswa tersebut tidak profesional.

"Anggaran jelas sudah ada, rekrutmen sudah, tapi tiba-tiba dibatalkan," sesalnya.

Kekecewaan juga diungkapkan mahasiswa pascasarjana pendidikan karakter STAIN Kerinci, Reza Hendrawan. Ia menilai, pembatalan program beasiswa oleh Pemprov Jambi justru telah merusak dunia pendidikan di Jambi.

"Dinas pendidikan harus bertanggungjawab," tegas Reza.

Polemik seputar dana program beasiswa Provinsi Jambi sudah tercium aparat penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi. Beberapa bulan terakhir, sejumlah nama penting di Pemprov Jambi sudah dipanggil untuk diminta keterangannya.

Diantaranya seperti Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Rahmad Derita dan Sekda Provinsi Jambi sekaligus mantan Kepala Inspektorat Provinsi Jambi Ridham Priskap. Beberapa nama lain yang terkait juga sudah diminta keterangannya oleh penyidik.

"Kita masih dalami dimana anggarannya antara 2012-2014. Ada beberapa nama lain yang juga akan minta keterangannya," ujar Kasi Penyidikan Kejati Jambi Imran Yusuf.

Khusus untuk pemanggilan Ridham Priskap, Imran menjelaskan jika keterangannya diperlukan terkait soal audit.

"Apakah inspektorat pernah melakukan pemeriksaan atau tidak. Lalu apabila diperiksa hasilnya apa, mengingat jabatan Ridham Priskap waktu itu kan sebagai inspektur di Inspektorat Provinsi Jambi," jelas Imran.

Sayang, Imran enggan menjelaskan secara rinci akan kasus program beasiswa pendidikan itu. Ia beralasan masih dalam tahap penyelidikan.