MPR Dorong Perencanaan Pembangunan Sesuai Karakter Bangsa

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Bendahara Fraksi Partai Demokrat MPR Siti Mufattahah mengatakan, MPR adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang mengubah UUD. MPR juga sebagai lembaga perwakilan dan demokrasi untuk menyalurkan aspirasi masyarakat.

Sebelum reformasi, MPR adalah lembaga tertinggi yang mempunyai wewenang seperti memilih Presiden dan Wakil Presiden, mengubah UUD, dan membuat GBHN. Namun setelah reformasi, kedudukan MPR bukan sebagai lembaga tertinggi lagi, sejajar dengan lembaga negara lainnya dan kewenangannya terbatas.

Dalam era reformasi, GBHN pun dihilangkan yang pada era Orde Baru dijadikan pedoman dalam pembangunan. Sekarang pedoman itu diganti dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah yang berlaku 20 tahun. Kata Siti, rencana pembangunan ini tidak lagi dibuat oleh MPR namun oleh DPR dan Presiden.

Dia menegaskan, bahwa pembangunan nasional harus dilakukan secara berencana, menyeluruh, dan bertahap. Diakui Siti, berbagai pembangunan telah dilakukan semasa Presiden Soekarno hingga saat ini secara berkelanjutan. "Pembangunan harus dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Pembangunan yang dilakukan tak boleh lepas dari karakter bangsa," ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Selasa (8/12/2015).

Oleh karena itu, pihaknya menyambut baik kegiatan yang diselenggarakan MPR sebagai lembaga yang mewadahi aspirasi politik dan daerah. "Dengan sarasehan ini kita harapkan gagasan baru yang bisa memberikan kontribusi pada bangsa," ujar dia.

Menurut Siti, perencanaan pembangunan itu merupakan sesuatu sangat penting. Pembangunan nasional adalah sebagai rangkaian dari seluruh kegiatan yang dilakukan terhadap seluruh aspek kehidupan. Arah pembangunan saat ini harus sesuai dengan Pembukaan UUD 1945.