Presiden Marah, Hubungan Eksekutif dan Legislatif Bisa Terganggu?

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menilai wajar Presiden Jokowi marah atas kasus dugaan pencatutan namanya oleh Ketua DPR Setya Novanto. Namun, ada kemungkinan sikap presiden ini berimplikasi pada kerusakan hubungan antara eksekutif dan legislatif.

"Sebagai pribadi, presiden dan wapres tersinggung dong dia. Mungkin ini akan mengganggu personal eksekutif dan legislatif seterusnya. Lah bagaimana ketuanya menyindir-nyindir ngomong begitu kan tidak enak. Itu pasti mengganggu secara institusi," kata Jimly di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (8/12/2015).

Pada kondisi seperti ini, dia menyarankan agar Jokowi dan JK tetap kompak untuk menyelesaikan masalah. Dia mengatakan bila eksekutif terbelah, maka negara pun berpotensi terbelah pula.

"Saya rasa harus memberi dukungan pada presiden dan wapres agar kompak menata sistem beretika di negara. Jadi konflik kepentingan diatur dan etika diatur," tutur Jimly.

"Yang penting presiden dan wapres kompak. Jangan sampai tidak, biar negara tidak terpecah belah," imbuh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Sebelumnya, dengan nada bicara tinggi sambil beberapa kali mengacungkan jari telunjuk, Jokowi buka suara atas kasus pencatutan namanya. Dia menyatakan, tidak ada pihak mana pun yang boleh mempermainkan lembaga negara untuk kepentingan pribadi.

"Proses yang berjalan di MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) harus dihormati, tapi tidak boleh yang namanya lembaga negara dipermainkan. Lembaga negara itu bisa kepresidenan, bisa lembaga negara yang lain," ucap Jokowi saat memberikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin 7 Desember 2015.

"‎Saya enggak apa-apa dikatakan presiden gila, saraf, koppig (keras kepala), tapi kalau menyangkut wibawa, mencatut meminta saham 11 persen, itu yang saya enggak mau. Tidak bisa," tegas Jokowi.