Kapolda Metro: Tak Ada Digital Security, Jakarta Rawan Kejahatan

Liputan6.com, Jakarta - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian menemui Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Pertemuan di Balai Kota itu terkait sejumlah persoalan di Ibu Kota, salah satunya tentang keamanan.

Terkait hal itu, Tito membahas soal central circuit television (CCTV) di wilayah Jakarta. Pihaknya mengaku sudah mengusulkan pengadaan CCTV secara besar-besaran untuk memantau aktivitas masyarakat di Jakarta serta untuk menekan angka kriminalitas.

"CCTV kan sudah pernah saya sampaikan ke Pak Gubernur, bahwa Beliau sudah punya program 6 ribu CCTV tahun depan. Ini salah satu kelemahan DKI, tidak memiliki digital security," ujar Tito di Balai Kota Jakarta, Senin (7/12/2015).

Akibat minimnya pengawasan, Jakarta memiliki tingkat kejahatan cukup tinggi dibandingkan kota-kota lain di Asia. Salah satu indikator tingginya kejahatan, kata Tito, karena Ibu Kota tidak memiliki CCTV yang memadai di seluruh sudut kota.

"Dalam salah satu survei 50 kota besar di Asia, Jakarta ada di posisi terakhir sistem keamanannya. Salah satu indikatornya kurang memiliki digital security," beber dia.

Saat ini, CCTV di Jakarta masih sangat terbatas, hanya di tempat-tempat umum dan terbuka saja. Sementara di sudut-sudut kota dan di titik rawan kejahatan masih minim fasilitas tersebut.

"Bayangkan tak ada sistem CCTV yang komperehensif di Jakarta ini. Yang ada hanya NTMC dan beberapa yang private. Pemda juga terbatas. Kita harap ada sistem CCTV yang sebanyak mungkin untuk bisa cover Jakarta,"‎ ucap Tito.

"Jadi kalau ada macet, ada kegiatan masyarakat, ada demo, ada kejadian atau peristiwa kejahatan itu akan sangat terbantu oleh CCTV itu," sambung dia.

Apresiasi Program 119

Selain CCTV, persoalan lain yang perlu dimiliki Jakarta adalah emergency call. Tito berharap layanan tersebut tersambung ke seluruh instansi penting di Jakarta, seperti kepolisian, pemadam kebakaran, dan rumah sakit.

‎"Kalau masyarakat mau minta bantuan keamanan tengah malam, perempuan dibuntuti, kemudian ada orang kelurganya kena serangan jantung. Iya kalau punya uang, kalau tidak akan bingung mau minta tolong ke mana," kata Tito.

Ahok sejatinya telah memiliki ide emergency call dengan nomor 119. Tito pun sangat mengapresiasi ide tersebut agar diintegrasikan ke kepolisian, rumah sakit, dan pemadam kebakaran.

"Semisal saat kasus Metro Mini vs KRL, kita bisa gerak cepat, bagus sekali. Ada polisi, ada pemadam kebakaran, lalu ada juga ambulans secara cepat. Tapi akan lebih baik lagi kalau ada sistem satu atap," papar mantan Kapolda Papua itu.

Satu atap itu berarti harus ada petugas emergency yang khusus punya akses ke 3 instansi tersebut. Sehingga masyarakat yang membutuhkan pertolongan segera mendapat bantuan dengan cepat.

"Pertolongan ambulans, kebakaran, ada kecelakaan, karena fungsinya menolong juga, search and rescue, dan ada fungsi kepolisian bergabung. Jadi akan sangat bagus," pungkas Tito.