Sukses

Kunci Penyelesaian Konflik Sudirman-Setya di Tangan Jokowi

Masalah itu bisa diselesaikan tanpa harus saling menyerang di ranah publik.

Liputan6.com, Jakarta - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan kasus dugaan pencatutan nama presiden dan wakil presiden terkait renegosiasi kontrak PT Freeport Indonesia oleh Ketua DPR Setya Novanto bisa dilanjutkan ke proses persidangan.

Walau begitu, MKD masih berharap agar Presiden Joko Widodo turun tangan dalam penyelesaian konflik. Anggota MKD Dadang S Muchtar menyatakan sangat menyesalkan konflik yang terjadi antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dan Ketua DPR Setya Novanto akibat pelaporannya kepada MKD. Padahal, masalah itu bisa diselesaikan tanpa harus saling menyerang di ranah publik.

"Jadi seharusnya antar lembaga negara baik itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif bisa saling bekerja sama. Tidak baik dtunjukkan kepada publik lembaga negara menyerang lembaga negara lainnya," kata Dadang kepada Liputan6.com di Jakarta, Rabu (25/11/2015).

Anggota Komisi II DPR itu menilai, kunci untuk meredam konflik antara Sudirman Said dengan Setya Novanto berada di tangan Jokowi. Dadang mengimbau Jokowi bisa turun tangan agar perkara itu tidak liar menjadi konsumsi publik.

"Kuncinya ada di kepala pemerintahan kita yaitu Presiden. Mudah kok kalau kepala pemerintahan kita tegas, kumpulkan itu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Atau panggil Menteri Sudirman dan Novanto, bicarakan baik-baik selesai. Jangan membuat manajemen konflik dan menjadi asumsi dan konsumsi publik," papar dia.

Politisi Partai Golkar ini mengingatkan agar masalah yang dihadapi antara Sudirman Said dan Setya Novanto tidak berkembang menjadi masalah antarinstitusi, seperti kasus Cicak versus Buaya yang dialami antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri dulu. Apalagi, internal DPR juga memiliki pro dan kontra terhadap pelaporan Sudirman Said tersebut.

"Kita belajar dari kasus cicak buaya, jangan lah sampai terjadi cicak vs buaya nantinya. Kuncinya di kepala negara kita. Jangan seperti sengaja dibiarkan konflik ini. Seyogyanya ini kan masukan," tandas Dadang. (Din/Mut)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini