Mahyudin MPR: Dana Pilkada Lebih Baik untuk UKM Rakyat

Liputan6.com, Denpasar - Wakil Ketua MPR Mahyudin berpendapat, sistem pemilu di Indonesia berbiaya mahal. Akhirnya, calon pemimpin yang masuk dalam bursa pemilihan adalah orang yang memiliki kekuatan finansial atau orang yang ditunggangi kepentingan.

"Saya pribadi melihat sistem demokrasi di Indonesia berbiaya tinggi. Akhirnya yang jadi bupati yang punya duit , kalau nggak punya duit, punya sponsor. Kalau punya sponsor pasti punya kepentingan. Itu yang terjadi sekarang," ujar Mahyudin di Denpasar, Bali, Jumat (13/11/2015).

Meskipun diawasi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), kata Mahyudin, politik uang tetap memiliki ruang gerak yang leluasa. Bahkan panwaslu pun rentan tergoda untuk menikmati uang dari si calon peserta pemilu. Karena itu, politikus Partai Golkar ini berharap, sistem demokrasi yang saat ini berjalan dapat dikaji kembali atau dikembalikan seperti sebelumnya dengan sistem pemilihan tidak langsung.

"Kalau sistem pemilihan langsung misalnya (peserta pemilu) bagi sembako, ya seberapa kuat panwas (mengawasi). Kalau yang namanya potensi korupsi itu bukan hanya terjadi di penyelenggara, masyarakat, panwas pun bisa bermain juga, kan gitu. Jadi bagusnya dikaji kembali (sistem pemilu langsung)," kata dia.

Petugas menunjukkan contoh surat suara untuk Pilkada serentak di KPU, Jakarta, Rabu (11/11). KPU akan mencetak surat suara Pilkada dari DPT di 295 Kabupaten/Kota sejumlah 96.165.966 pemilih ditambah 2% surat suara cadangan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Mahyudin mengatakan, sebaiknya dana pilkada dialokasikan untuk membangun ekonomi kerakyatan, dengan fokus pada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) karena banyak usaha rakyat yang belum terbina pemerintah.

"Menurut saya uang daripada dipakai untuk pesta demokrasi, pilkada apalah sebagainya, lebih bagus uangnya itu digunakan untuk membangun kesejahteraan rakyat. Uang pilkada lebih baik dipakai untuk membangun ekonomi kerakyatan. Membangun usaha kecil dan menengah," ucap Mahyudin.

"Misalnya Kukmi (sayap organisasi ekonomi Partai Golkar yaitu Kelompok Usaha Kecil Mandiri), organisasi ini untuk usaha kecil menengah, banyak yang tidak bisa berkembang. Dari segi pemasaran saja, pembinaannya kurang," sambung dia.

Ia mengatakan, jika tidak didukung pemerintah, usaha rakyat jelas akan kalah bersaing karena saat ini pemasaran cenderung mengunakan sistem berbasis online. Apalagi, saat ini banyak sekali situs maya yang menjadi wadah jual beli.

2 dari 2 halaman

Pemilu Jujur dan Murah

Wakil Ketua MPR Mahyudin mengungkapkan, Golkar sebenarnya sudah membahas cara untuk menekan biaya saat pemilihan kepala daerah. Yaitu pemilihan kepala daerah dilakukan oleh anggota DPRD, di mana calon kepala daerah dilarang berhubungan dengan rekan di DPR. Sehingga tidak ada upaya intervensi atau konspirasi antar pihak terkait.

"Sebenarnya itu sudah kajian kita, kalau mau murah ya begini pemilihan oleh DPRD dan setiap calon nggak boleh berhubungan dengan DPR," jelas dia.

Pengawasan komunikasi calon dan anggota legislatif, tambah dia, tentunya melibatkan lembaga antikorupsi yang berwenang melakukan penyadapan ke setiap nomor kontak anggota dewan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kalau gitu kan tidak ada korupsi sehingga orang pinter mau jadi bupati bisa kepilih. Kalau dengan sistem yang sekarang banyak orang pinter nggak mau (nyalon pilkada), 'Aku nggak ada duit, kalau aku punya duit lebih baik aku nabung untuk pensiun' ya kan," tandas Mahyudin. (Mvi/Mut)