Diduga Ada Motif Politis Gelar Pahlawan Gus Dur, Ini Kata Mensos

Liputan6.com, Jombang - Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa memastikan, penundaan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-4 RI Abdurahman Wahid atau Gus Dur tidak bermuatan politis. Ia juga membantah, jika pemerintah meminta timbal balik dalam pemberian gelar Pahlawan Nasional itu nantinya.

"Nggak ada itu. Ini sudah selesai kajian Gus Dur jadi pahlawan. Sekarang tinggal di dewan gelar saja. Tunggu saja," ujar Khofifah di Jombang, Jawa Timur, Minggu (8/11/2015).

Ia menjelaskan, pemberian gelar Gus Dur sebagai Pahlawan Nasional hanya tinggal menunggu waktu yang tepat. Namun ia enggan membeberkan kapan waktu pemberian gelar tersebut. Yang jelas tidak ada perdebatan lagi terkait gelar pahlawan Gus Dur.

Ia juga menampik anggapan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Gus Dur berbuntut terhadap permintaan kompensasi tertentu. Seperti untuk dukungan Pilkada ataupun Pilpres nantinya. Serta bukan lantaran dia memiliki hubungan dekat dengan mantan Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jawa Timur itu.

"Nggak lah. Nggak ada perdebatan lagi, kok. Tunggu waktu yang tepat. Yang mengajukan Gus Dur pahlawan juga bukan dari NU itu ya," ungkap Ketua Umum Pengurus Pusat Muslimat NU.

Sementara adik kandung Gus Dur, Solahudin Wahid juga menegaskan, tidak ada muatan atau pun kepentingan terkait gelar Pahlawan Nasional kepada tokoh NU itu. Apalagi timbal balik dukungan politis dari NU. "Nggak ada itu. Urusannya apa? Itu kan yang urus dan permohonan pahlawan juga bukan dari keluarga," tegas pria yang akrab disapa Gus Solah.

Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Kediri Ahmad Subakir mengatakan, pemberian gelar pahlawan dikhawatirkan ada permintaan kompensasi tertentu. Sebab, bisa saja pemerintah memberikan gelar tersebut kepada Gus Dur dengan syarat NU bersedia diintervensi.

Menurut Bakir, seluruh bangsa sudah mengakui kepahlawanan Gus Dur tanpa pengakuan formal dari pemerintah. Jika memang pemerintah berkehendak memberikan gelar Pahlawan Nasional, hal itu biarkan berjalan normatif tanpa desakan atau pun permintaan dari NU.

Sikap berbeda disampaikan Ketua Satuan Koordinator Cabang (Satkorcab) Banser NU Kabupaten Blitar Imam Rosyadi. Dia meminta pemerintah memperjelas status Gus Dur sebagai Pahlawan Nasional. Banser menilai pemerintah sengaja menggantung status itu meski telah tuntas di tingkat usulan.

"Pemerintah harus segera menetapkan Gus Dur sebagai Pahlawan Nasional secara resmi," desak dia.

Ketokohan Gus Dur, kata Imron, tidak diragukan lagi. Gus Dur bukan saja milik umat Islam, khususnya Nahdliyin, namun seluruh masyarakat tanpa memandang corak keyakinan. Karena itu sangat pantas jika negara memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada tokoh pluraristik ini.

Pengusulan Gus Dur sebagai Pahlawan Nasional saat ini telah selesai di tingkat Tim Peneliti Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP). Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat meresmikan patung Gus Dur masa kecil di Taman Amir Hamzah, Jakarta Pusat mengatakan proses terus berlanjut ke dewan gelar yang dimulai pada Mei 2015.

Sementara, beredar kabar sejumlah pengurus NU berbeda pendapat terkait pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Sebagian kalangan menilai pemberian gelar itu nantinya akan berbuntut permintaan kompensasi dari pemerintah kepada NU. (Luq/Rmn)