Sanusi DPRD: Awas, Jangan Sampai Jakarta Jadi Lautan Sampah

Pemprov DKI Segera Revitalisasi Pengelolaan Sampah — Petugas kebersihan beraktivitas di sekitar tempat pengelolaan sampah di kawasan Kalibata, Jakarta, Minggu (21/6/14). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi menilai, Pemprov DKI Jakarta harus lebih cermat melihat permasalahan dengan PT Godang Tua Jaya. Jangan sampai pemutusan kontrak kerja berujung pada penutupan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi.

"Kalau sampai pemutusan kontrak ini digugat, ketemu police line, kita mati. Dan dari informasi yang kita dapat, Godang Tua dan Navigate pengacaranya sudah pakai Prof Yusril Ihza Mahendra. Awas ya, jangan sampai Jakarta jadi lautan sampah gara-gara nanti nggak bisa buang," jelas Sanusi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (2/11/2015).

Pemprov DKI Jakarta khususnya Dinas Kebersihan, diminta memastikan pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang benar-benar ditangani dengan baik bila kontrak dengan perusahaan swasta itu diputus. Sebab, risikonya sampah akan menumpuk di Jakarta.

"Berisikonya begini, APBD 2016 yang diajukan Dinas Kebersihan nggak ada tipping fee lho. Kalau nggak ada tipping fee berarti ngelola sendiri nih, swakelola. Kalau swakelola berarti dia mengelola sendiri nih, maka dia beli truk, beli alat-alat berat. Pertanyaan pertama, mampu nggak dia? Pertanyaan kedua, kalau sudah beli tidak boleh lagi diswastanisasi lagi. Bayangin kalau 2016 sudah beli maka seterusnya dia harus kelola sendiri. Ini nggak boleh balik lagi Godang Tua," imbuh Sanusi.

Politisi Partai Gerindra itu hanya memberi saran dan mengingatkan Pemprov DKI atas permasalahan ini. Jangan sampai, APBD 2016 tidak tuntas hanya karena Dinas Kebersihan tidak bisa menentukan keputusan.

"Nah terserah deh penyelesaiannya bagaimana. Tapi ingat sekali lagi jangan sampai APBD 2016 digantung hanya karena masalah Dinas Kebersihan. Enggak akan selesai-selesai nanti. Makanya kita minta dicarikan way out yang pasti dan cepat. Gitu lho. Jadi persoalan perseturuan antara Bekasi dan Ahok enggak perseteruan mulut-mulut doang. Ngerti nggak. Yang terpenting bukan itu, yang terpenting Bantar Gebang harus diselamatkan," tutup Sanusi.

Kisruh sampah DKI Jakarta berawal saat Ahok dituding melanggar perjanjian, karena truk pengangkut sampah ke Bantar Gebang, Bekasi, beroperasi tidak pada jam yang ditentukan. Karena itu, DPRD Kota Bekasi berniat meminta penjelasan Ahok. (Ali/Sun)