Sukses

PNS Jateng Dilarang Gunakan Kendaraan Pribadi Setiap Jumat

Aturan itu diterapkan sebagai langkah untuk mengurangi polusi udara.

Liputan6.com, Semarang - Ada suasana baru di lingkungan Pemprov Jawa Tengah. Seluruh PNS dilarang menggunakan kendaraan pribadi dan diminta menggunakan angkutan umum atau bersepeda.

Menurut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, aturan itu diterapkan sebagai langkah untuk mengurangi polusi udara. Hal ini sesuai dengan hasil diskusi dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH).

"Simpel saja, dari teman-teman BLH bicara pengurangan emisi, jadi kira-kira apa idenya. Emisi terbesarkan kendaraan bermotor, bagaimana kalau coba di hari-hari tertentu tidak gunakan kendaraan pribadi. Di kantor Pemprov sana kita mulai dari situ dulu, dari Setda, SKPD kita mulai," kata Ganjar di Semarang, Jumat (30/10/2015).

Larangan PNS menggunakan kendaraan bermotor baik pribadi maupun dinas tertuang dalam surat keputusan (SK) Gubernur Jateng nomor 55/54 Tahun 2015. Meski demikian pada hari pertama ini, baru dilakukan uji coba untuk melihat respons dari para PNS.

"Ini uji coba, ada tahapannya kita mulai dari hari ini, nanti agak diperpendek waktunya. Ini hari Jumat, nanti berapa bulan lagi, Jumat ke sekian. Harapannya setiap Jumat. Dari situ nanti kita bisa mengerti kira-kira respons seperti apa, respons terhadap kita di Pemprov dan situasi itu di masyarakat," kata Ganjar.

Menurut Ganjar, selain mengurangi emisi, ada dampak lain jika peraturan ini dijalankan bahkan menjadi kebiasaan. Kemacetan di jalan dan menumpuknya kendaraan akan semakin berkurang.

Peraturan ini diharapkan dapat merangsang inovasi untuk transportasi umum di Jawa Tengah. Ia mencontohkan di Jakarta dan Bogor banyak pekerja yang memakai kendaraan pribadi sampai ke lokasi tempat angkutan umum dan melanjutkan perjalanan ke kantor menggunakan transportasi umum.

"Maka seluruh jalan diringkes ke transportasi umum. Kalau itu sudah maka kota tidak terlalu banyak polusi dan kemacetan. Kalau sudah terbiasa, itu jangkanya panjang, akan memunculkan kesadaran transportasi publik harus banyak, harus nyaman, terus kemudian mudah diakses," ujar dia.

"Pikiran kita akan dipaksa situasi melakukan sebuah terobosan-terobosan membereskan sistem transportasi yang ada," tandas Ganjar.

Namun Ganjar meyakini akan ada sebagian PNS yang merasa lelah sehingga berpotensi melanggar aturan. Masalah lainnya muncul saat cuaca tak mendukung untuk bersepeda. (Ali/Ans)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini