Pakar Hukum: Desakan KPK Periksa Surya Paloh Dagelan Politik

Liputan6.com, Jakarta - Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis menilai, desakan sejumlah pihak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, merupakan manuver yang dilancarkan lawan politiknya. Sebelumnya, Surya Paloh melontarkan kesiapannya diperiksa KPK jika keterangannya diperlukan.

"Tidak usahlah desak-desak, Surya Paloh juga sudah bilang kalau dibutuhkan saya pasti datang. Saya yakin dia nggak sembunyi, ngga lari seperti yang lain," ujar Margarito Kamis saat dihubungi, Sabtu (10/10/2015) di Jakarta.

Margarito juga yakin, KPK memiliki standar operasional sendiri dalam mengusut sebuah tindak pidana korupsi bukan karena desakan.

"Misalnya berkali-kali dalam kasus Anas Urbaningrum, nama Ibas muncul, diperiksa apa ngga tuh? Kasus Century, bolak-balik disebut beberapa nama, salah satunya SBY, diperiksa ngga? Jadi sudahlah ngga usah bikin dagelan-dagelan. Main politik cari isu yang lain, yang lebih canggih," terang dia.

Margarito juga juga menyarankan agar seluruh politisi Nasdem segera bertindak atas serangan politik pihak lain terhadap ketua umumnya.

"Saya kira kalau saya jadi orang Nasdem dijelekan dengan cara politik, ya dibalas dengan politik juga. Pukul balik, jangan sembunyi," pungkas Margarito Kamis.

Nama Surya Paloh belakangan kerap dikaitkan dalam kasus suap PTUN Medan yang telah menjerat Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dan pengacara senior OC Kaligis. Surya Paloh diketahui sempat mengadakan pertemuan dengan keduanya di Kantor DPP Partai Nasdem Mei 2015 lalu.

Namun, ketiganya sudah menyatakan bahwa pertemuan tersebut hanya membicarakan mengenai hubungan Gatot Pujo dengan Wagub Sumatera Utara Tengku Erry yang tidak harmonis. Tengku Erry merupakan Ketua DPW Nasdem Sumut. (Dms/Sun)