ICW Sesalkan Anggaran DPR Naik Terus tapi Kerja Kurang Maksimal

Liputan6.com, Jakarta - Kinerja legislasi DPR periode 2015-2019 dinilai kurang menunjukkan hasil. Meski demikian, berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), anggaran untuk DPR terus meningkat dalam rentang waktu 2010-2015.

"Anggaran untuk DPR terus meningkat. APBN 2015 menyebutkan anggaran DPR Rp 3,556 triliun. Angka tersebut kemudian naik menjadi Rp 5,191 triliun," kata Koordinator ICW Bidang Politik, Donal Fariz, di Jakarta, Rabu (7/10/2015).

Donal menuturkan, terjadi kenaikan Rp 1,635 triliun dan tercatat dalam APBN-P dengan keterangan: tambahan belanja hasil ‎pembahasan.

Menurut dia, fungsi anggaran DPR cenderung dijadikan alat tawar-menawar dengan pemerintah untuk meloloskan berbagai proyek-proyek anggota dewan.

"Esensinya ‎sekadar memenuhi hasrat DPR, ketimbang untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat yang diwakilinya secara luas," imbuh dia.

Hal yang sama juga terjadi dengan dana reses. Donal menyebutkan, terjadi pembengkakan anggaran di mana tiap anggota saat ini menerima dana reses Rp 150 juta. Total dana reses DPR selama 1 tahun Rp 420 miliar.

"Jika dikalikan dengan jumlah reses sebanyak 5 kali per tahun, maka tiap anggota dewan setidaknya memegang Rp 750 juta per tahun," tegas Donal.

Besarnya anggaran di DPR harusnya berbanding lurus dengan produk legislasi yang dihasilkan. Tapi ironisnya, anggota juga minim dari tingkat kehadiran sidang-sidang di Senayan.

Dari berbagai sumber yang dirangkum ICW, selama 28 kali rapat paripurna rata-rata tingkat kehadiran anggota DPR hanya 56,8 persen.

"Gerindra dan Nasdem tingkat kehadirannya 62 persen, PKS 61 persen, mereka yang tertinggi tingkat kehadirannya. Sementara 3 terbawah adalah PKB 49 persen, Golkar 51 persen, dan PDIP 55 persen," tandas Donal Fariz. (Dms/Sun)*