Mengawal Pembangunan Provinsi Bali Menuju Otonomi Khusus

Liputan6.com, Jakarta Senator DPD RI dari Provinsi Bali mendesak setiap Pemerintah Daerah dan para Pemangku Kepentingan di
Provinsi Bali untuk tidak ragu-ragu berkoordinasi dengan DPD RI untuk mengawal pembangunan di Pulau Dewata tersebut. Sinkronisasi antara daerah dengan DPD RI dibutuhkan guna mewujudkan percepatan pembangunan di Provinsi Bali.

“Saya mengimbau bahwa saat ini koordinasi antara pemerintah daerah dengan para senator di pusat sangat minim, padahal kami memiliki kewenangan untuk menyuarakan aspirasi daerah di tingkat pusat, sehingga aspirasi daerah bisa kami perjuangkan dalam proses legislasi dan diputuskan menjadi undang-undang," ujar Arya Wedakarna, Senator DPD RI dari Provinsi Bali saat Rapat Koordinasi Sinkronisasi Aspirasi Daerah DPD RI di Bali beberapa waktu lalu.

Wedakarna juga mengatakan bahwa salah satu hal yang paling penting menjadi DPD adalah independensi."Anda dapat berbicara, mengkritik siapapun, karena itulah fungsi parlemen yakni pengawasan selain menyuarakan aspirasi daerah
sampai ke tingkat legislasi di parlemen," imbuh dia.

Senada dengan Wedakarna, Kadek Arimbawa juga mengatakan bahwa selama ini dirinya sudah berusaha membantu pemerintah daerah tetapi respons dari bupati dan walikota selalu minim.

“Seperti sekarang contohnya hanya Bupati Buleleng yang hadir, tahun ini saya perjuangkan dana kontingensi di Kementerian Pertanian, dan astungkara Dinas Pertanian Provinsi Bali mendapatkan anggaran tersebut, hanya 13 Provinsi dari 33 Provinsi yang dapat, jadi saya ingin ada respons yang cepat dari kabupaten/kota untuk hal tersebut” tegas Kadek Arimbawa.

Senator DPD RI lain yakni A.A. Ngurah Oka Ratmadi menjelaskan melalui rapat koordinasi sinkronisasi dapat memberikan gambaran bagaimana fungsi dan tugas DPD agar diketahui semua masyarakat. Dia juga menjelaskan bahwa dirinya bersama Komite IV akan selalu melaksanakan tugasnya dalam mengawal pembangunan di daerah, terutama di Provinsi Bali.

Pasek Suardika sebagai pemimpin rapat mengatakan bahwa rapat koordinasi ini merupakan fungsi dari DPD RI untuk
menyerap aspirasi-aspirasi daerah agar bisa diperjuangkan dalam proses legislasi di parlemen.

“Diskusi ini merupakan rapat koordinasi dan sinkronisasi antara DPD RI Bali dengan Pemerintah kota/kabupaten dan
Pemerintah Provinsi selain dengan DPRD kota/kabupaten dan DPRD Provinsi, maka dari itu kami juga ingin memberikan gambaran apa-apa saja yang telah kami lakukan saat dilantik pada bulan oktober 2014” kata Pasek.

Otonomi Khusus Bali Masuk Ke Prolegnas

2 dari 2 halaman

Otonomi Khusus Bali

Selain itu, Pasek Suardika juga menyinggung mengenai Otonomi Khusus bagi Provinsi Bali. Dirinya bersama Senator
DPD RI dari Bali lainnya akan mengupayakan agar otonomi khusus Bali dapat masuk ke Prolegnas. Dirinya Berharap agar dalam membahas otonomi khusus di Bali, Pemerintah Daerah dapat melibatkan diri untuk membentuk konsep otonomi khusus yang sesuai untuk Bali.

"Kira-kira Bali mau ditata seperti apa, itu yang harus dikonsep sebagai materi dalam RUU otonomi Bali. Peranan pemerintah daerah dalam perumusan RUU Otonomi Khusus tersebut sangat dibutuhkan untuk dapat menghasilkan rancangan yang sesuai dengan harapan masyarakat Bali,” ujar Pasek.

Wedakarna juga membahas bahwa ia setuju tentang UU Provinsi Bali dan ia dan rekan-rekan senator lainnya akan
memperjuangakan UU baru tentang Provinsi Bali. Ia juga mengatakan bahwa Bali memang perlu perubahan kewenangan keuangan yang kewenangannya dipegang di tingkat provinsi.

“Saya setuju dengan prinsip one island management, ini untuk mengurangi ketimpangan pembangunan daerah di antara kabupaten/kota di Bali,” kata Politisi muda Bali ini.

Wakil Gubernur Provinsi Bali, Sudikerta yang hadir dalam Rapat tersebut menyambut baik niat rapat koordinasi yang pertama kali dilaksanakan oleh DPD RI ini. Ia mengatakan bahwa mudah-mudahan pemaparan dari permasalahan pemerintah Provinsi Bali seperti ketimpangan, kemiskinan, dan kemacetan, dan pariwisata bisa dicarikan solusi di daerah.

“Saya menyambut baik rapat koordinasi in, seperti dikatakan para senator kita bahwa permasalahan selama ini adalah
kurangnya koordinasi, maka perlu adanya koordinasi, seperti penyamaan persepsi UU Provinsi Bali yang terus kita dorong untuk disampaikan dalam prolegnas,” kata Sudikerta yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar ini.

Rapat yang diselenggarakan di Surya Paradise Plaza Hotel Bali tersebut dihadiri oleh seluruh Anggota DPD RI asalProvinsi Bali, seperti I G.N. Arya Wedakarna, I Kadek Arimbawa, AA. Ngurah Oka Ratmadi, dan Gede Pasek Suardika. Dalam rapat ini juga dihadiri perwakilan dari Kementerian ESDM, Kemendagri, Kementerian Pariwisata, dan DPRD Bali.

Dalam kegiatan tersebut juga terdapat agenda paparan dari Pemerintah Daerah Provinsi Bali tentang prioritas pembangunan Provinsi Bali tahun 2015 dan usulan pembangunan pada tahun 2016. Rapat kerja dan konsolidasi ini dilakukan oleh DPD RI dalam mewujudkan dan melaksanaan fungsi pengawasan, di mana salah satunya melakukan pembangunan di daerah.

Adanya komunikasi yang intens dan terbangun baik antara DPD RI dengan stakeholders di daerah dipercaya akan dapat membantu percepatan pembangunan di daerah. (Gilar/Ali)