Dolar Naik, DPD Minta Pemerintah Respek pada UKM

Dollar Naik, Pemerintah Harus Respek Pada UKM — DPD RI telah meminta pemerintah untuk memperhatikan Usaha Kecil Menengah (UKM) ditengah melemahnya tukar rupiah terhadap dolar.

Liputan6.com, Jakarta - Kenaikan dolar Amerika Serikat telah memukul harga komoditas unggulan Sulawesi Utara (Sulut) seperti pala, cengkih dan kopra di pasar dunia. Terkait kenaikan dolar ini, Wakil Ketua DPD Farouk Muhamad menjelaskan, DPD RI meminta pemerintah memperhatikan usaha kecil dan menengah (UKM).

"Dalam program jangka pendek, kami telah memberikan masukan kepada pemerintah dengan memberikan perhatian terhadap pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM). Kalau dolar naik dan dibarengi kelambatan ekonomi semakin bertambah, maka yang terjadi adalah gangguan ancaman moneter dan sosial," jelas Farouk saat Rapat Koordinasi Sinkronisasi Aspirasi Daerah (Rakor SAD) di Hotel Sintesa Peninsula, Sulawesi Utara. Kamis 17 September 2015.

Selain mengomentari masalah perekonomian di Sulawesi Utara, Farouk juga menanggapi keluhan dari Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado akan kebutuhan kuota mahasiswa di fakultas kedokteran.

Unsrat Manado merupakan satu-satunya universitas di Sulut yang membuka program studi kesehatan dan hanya menerima kuota 100 mahasiswa di fakultas kedokteran. Terhadap hal ini, Unsrat dinilai tidak mampu melakukan lobi-lobi di tingkat pusat untuk menambah kuota mahasiswa kedokteran.

Farouk pun meminta secepatnya agar Unsrat dan pemda memasukkan dokumen beserta proposal resmi. Karena dengan dasar itu bisa ditindaklanjuti DPD.

"Silakan masukan dokumennya. Tidak perlu banyak, asal ada pegangan untuk kami. Untuk pengirimannya tak usah jauh-jauh, karena di sini ada Kantor DPD RI," ujar Farouk.

Ia menjelaskan, melalui rapat ini, DPD bisa mengaktualisasikan fungsi dan peran sebagai jembatan aspirasi daerah dengan pemerintah pusat. Karena selama ini dinilai belum terbangun sinergi pemerintah daerah bersama DPD.

"Nanti aspirasi yang diterima DPD, tidak semua dibawa ke pusat. Ada yang diserahkan ke daerah. Untuk urusan pemda, diserahkan ke pemda. Kalau urusan pusat dibawa ke pusat," kata Farouk.

Rakor SAD dihadiri senator Sulut Fabian Richard Sarundajang dan Benny Rhamdani, Gubernur Sulut Djouhari Kansil, beserta jajaran Forkompimda, SKPD Pemprov, kepala daerah dan tokoh masyarakat. (Gilar/Ans)