Presiden Diminta Tak Sekadar Bebaskan WNI Disandera OPM

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, latar belakang terjadinya penyanderaan Warga Negara Indonesia oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua Nugini merupakan lambatnya upaya pemerintah dalam menyelesaikan berbagai konflik yang pernah terjadi.

"Ada skema tentang Papua yang tidak selesai. Presiden harus memikirkan ini lebih dari sekadar operasi simbolik membebaskan tahanan. Sadarilah bahwa ada yang belum selesai. Evaluasi secara mendalam, supaya tidak muncul lagi," ujar Fahri di gedung DPR, Senayan, Rabu (16/9/2015)

Fahri menilai, konflik yang terus-menerus terjadi menunjukkan, presiden tidak menemukan cara yang tepat untuk menyelesaikan konflik. Apa yang terjadi di Papua saat ini bukan semata-mata karena ketimpangan materi, tetapi lebih kepada kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat Papua.

"Papua itu tidak perlu uang, Papua itu yang diperlukan adalah perasaan hadir di republik ini sebagai bagian dari bangsa," tutur dia.

"Kehadiran kita di tengah-tengah mereka (masyarakat Papua) belum sepenuhnya klop, belum sepenuhnya tuntas. Saya pernah mengusulkan membuka istana di Papua, dia (Presiden Jokowi) harus agak rutin ke Papua. Peluk masyarakat dan dengar hatinya apa yang terjadi di sana," tandas Fahri.

Pemerintah masih berupaya melakukan negosiasi pembebasan 2 WNI yang disandera kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) di kawasan Papua Nugini. Pada proses tersebut, para penyandera meminta syarat agar pemerintah RI membebaskan anggota OPM yang ditahan oleh Polda Papua dalam kasus narkoba.

Opsi tersebut ditolak mentah-mentah oleh pemerintah RI. Menteri luar negeri Retno LP Marsudi mengatakan, pemerintah akan berupaya menawarkan opsi lain untuk membebaskan 2 WNI disandera, yaitu Media Sudirman (28 tahun) dan Badar (30 tahun) dari tangan kelompok separatis itu. (Mvi/Ans)