Sukses

Selamatkan WNI Disandera di PNG, Pemerintah Siapkan Opsi Terburuk

Tim negosiasi bentukan pemerintah Papua Nugini hingga kini masih berada di wilayah yang dikuasai kelompok penyandera.

Liputan6.com, Jakarta - Penyelamatan 2 warga negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok bersenjata dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) hingga kini masih berlangsung. Tim negosiasi bentukan pemerintah Papua Nugini hingga kini masih berada di wilayah yang dikuasai kelompok penyandera.

"Jadi tim negosiasi dari pemerintah PNG, helikopter (yang mengangkut tim) meninggalkan tim negosiasi dan mereka masih melakukan negosiasi dengan kelompok yang menyandera itu. Helikopternya balik karena tidak bisa menginap di tempat TKP penyanderaan karena cuaca. Jadi tim dari PNG masih di sana," ucap Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 16 September 2015.

Karena itu, Menko Polhukam memastikan hingga malam tadi, 2 WNI masih dalam penguasaan para penyandera. Luhut mengatakan, pemerintah RI sepenuhnya mempercayakan upaya pembebasan 2 WNI kepada pihak otoritas Papua Nugini (PNG). Ia pun yakin, pemerintah Papua Nugini memberikan perhatian besar pada kasus penyanderaan tersebut.

"Kita sepenuhnya sekarang masih menyerahkan penanganan itu pada pemerintah PNG karena pemerintah PNG itu bersahabat dengan kita dan kemudian prime minister-nya memberikan perhatian khusus untuk penanganan itu," beber Menko Polhukam.

Luhut pun mengatakan, pemerintah tidak memberikan tenggat waktu pembebasan 2 WNI itu kepada pemerintah Papua Nugini. Namun demikian, utusan pemerintah RI yang saat ini telah berada di sana terus berkoordinasi dan mengamati setiap perkembangan yang terjadi.

"Kita kasih ke pemerintah PNG saja, memberikan sepenuhnya kepercayaan kepada PNG. Tapi tentu kita berkomunikasi dengan sama mereka sambil juga memberikan bantuan-bantuan yang bila diperlukan sama mereka," ujar Luhut.

Terkait tuntutan penyandera yang meminta pertukaran 2 WNI itu dengan tahanan narkoba yang saat ini mendekam di penjara Polda Papua, Luhut mengaku opsi tersebut tidak akan dikabulkan oleh pemerintah.

"Kita tidak pernah mau negosiasi kalau masalah itu. sekali kita negosiasi nanti kita didikte," tukas Luhut.

Lalu, bagaimana bila penyandera akhirnya nekat dan melakukan perbuatan yang mengancam nyawa 2 WNI itu?

Luhut pun enggan mengungkap skenario apa yang akan diambil bila menghadapi situasi demikian. Namun ia memastikan pemerintah RI telah menyiapkan opsi-opsi yang akan diambil bila berhadapan dengan situasi yang membahayakan nyawa korban.

"Sampai saat ini kita masih mempercayakan kepada pihak PNG. Tapi kalau itu (penyandera) membahayakan nyawa korban, ya nanti kita bicara. kita lihat. Pastinya kita semua siap dengan opsi-opsi yang terburuk," pungkas Luhut. (Ans/Dan)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini