Anggota Komisi II DPR: Jangan Mimpi Demokrasi Berjalan Baik...

Liputan6.com, Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Sekretariat Bersama Kodifikasi UU Pemilu, JKP3 (Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan) dan LBH APIK pada Selasa 15 September 2015.

Dalam pertemuan itu Baleg mendapatkan banyak masukan terkait penyelenggaraan pemilu. Menurut anggota Komisi II DPR Rufinus Hotmaulana, aturan-aturan penyelenggaraan pemilu selama ini belum dibahas secara detail.

Dia mencontohkan, ada pegawai negeri sipil (PNS) yang gerak-geriknya di bawah komando partai incumbent. Jika PNS tersebut tidak loyal maka yang bersangkutan diancam dipecat.

"Saya berharap dari Sekretariat Bersama Kodifikasi UU Pemilu mencoba mengkodifikasi undang-undang penyelenggaraan pemilu, khususnya kemandirian KPU dan Bawaslu yang kita pertanyakan," tutur Rufinus di gedung DPR, Jakarta.

"Kodifikasi mempunyai dampak yang baik dan buruk. Persoalannya bukan di ketentuan undang-undangnya tetapi penyelenggara undang-undang, dalam hal ini KPU, Bawaslu, dan jajarannya," imbuh dia.

Anggota Komisi II DPR Azikin Solthan menambahkan, untuk menjamin kualitas penyelenggaraan pemilu di suatu negara, sistem perekonomian dan kualitas sumber daya manusia (SDM) harus kuat serta berkualitas. Dia percaya, sistem demokrasi tak akan berjalan baik jika perekonomian suatu negara lemah dan SDM-nya buruk.

"Jangan pernah bermimpi sistem demokrasi langsung dapat berjalan dengan baik, di negara yang basic ekonominya masih lemah dan kualitas SDM-nya masih rendah," ucap Azikin.

Azikin berharap, Sekretariat Bersama Kodifikasi UU Pemilu dapat melakukan evaluasi terhadap sistem pemilu yang saat ini diberlakukan. (Ndy/Mut)