Komisi VIII Pertanyakan Penyerapan Anggaran di Kemenag

Kementerian Agama Rapat Kerja Dengan Komisi VIII DPR RI — Menteri Agama Lukman Hakim (tengah) bersama Sekjen Kemenag Nur Syam (kanan) dan Inspektur Jenderal Kemenag M. Jasin (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/2). (Liputan6.com/Andrian M Tunay)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi VIII DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen dan Dirjen Pendis Kementerian Agama. Dalam pertemuan ini DPR mendapat beberapa temuan terkait manajemen di Kementerian Agama yang belum berjalan baik.

Anggota Komisi VIII Maman Imanulhaq mengatakan, ketika mengunjungi kantor Kementerian Agama dia menemukan beberapa fasilitas terlihat tidak terawat. Dia berpendapat, sepertinya Kemenag memerlukan gedung baru untuk mendukung aktivitas.

"Fasilitas yang terdapat di Kementerian Agama tidak layak. Apa memang tidak dianggarkan?" ujar dia di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9/2015).

Selain itu, Maman sepakat dengan usulan dari Dirjen Pendis untuk meningkatkan relevansi pendidikan Islam, tetapi pihaknya menemukan masih banyak guru madrasah yang tidak berkualitas.

Sementara anggota Komisi VIII Anda mengatakan, realisasi anggaran tahun 2014 dengan total Rp 2 triliun baru terserap sebesar Rp 1,7 triliun.

"Yang paling besar minusnya di belanja pegawai 71,84%, sementara akumulasi pencapaian secara keseluruhan 82,69%, jadi yang paling terpuruk adalah belanja pegawai," tutur dia.

Anggaran Mengendap di Pusat

Kata Anda, berdasarkan realisasi anggaran pusat dan daerah justru anggaran yang terpuruk ada di pusat. Hal ini seharusnya tidak terjadi di pusat karena administrasinya lebih sederhana dan penyerapan anggaran yang kecil sebesar 51,69%.

"Saya prihatin dengan banyaknya uang yang mengendap di pusat, ini berarti terdapat kinerja yang kurang baik. Melihat waktu yang tersisa 3 bulan di tahun 2015 penyerapan anggaran sampai bulan September baru 45,8%," ujar dia.

Politisi Partai Gerindra itu berharap, penyerapan anggaran pada 2016 tidak meninggalkan banyak sisa. "Satu sisi pada saat pembahasan anggaran selalu minta penambahan anggaran, tapi di sisi lain sisa anggaran banyak dikembalikan kepada negara," ucap Anda.

Anggota Komisi VIII lainnya Endang Maria Astuti mengatakan, Kemenag harus bersiap menghadapi bonus demografi dengan menyiapkan jumlah MTS (madrasah tsanawiyah) yang proporsional di beberapa daerah.

"Kalau ingin mengubah karakter bangsa, di sinilah mulainya dari agama. Hal ini harus disikapi untuk mewujudkan visi misi Presiden yang tertuang dalam Nawa Cita," pungkas Endang. (Ado/Sun)