Demo Buruh Kini Tak Lagi Rusuh

Liputan6.com, Jakarta - Waktu menunjukkan pukul 12.00 WIB. Ribuan buruh berkumpul di depan Istana Merdeka, meneriakkan asa sambil bermandikan terik mentari.

Walau berasal dari elemen buruh yang berbeda, mereka merapatkan barisan demi mengungkapkan kekecewaan atas kondisi perekonomian nasional sekarang.

Namun, ada yang berbeda pada demonstrasi buruh kali ini. Unjuk rasa tersebut dilakukan dengan tertib. Menghapus kekhawatiran kepolisian.

Mereka pun menepati janji dengan tidak long march ke Kementerian Kesehatan dan Kementerian Tenaga Kerja.

Sabtu 29 Agustus 2015, Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian mengadakan pertemuan dengan Ketua KSPI, Pemprov DKI, Komisi IX dan kementerian untuk membahas demo buruh hari ini. Pada pertemuan tersebut, Tito menyarankan agar buruh tidak melakukan long march dari HI menuju Istana dan 2 kementerian tersebut. Dia pun mengimbau agar buruh menyuarakan aspirasi di satu titik saja, yakni Silang Monas.

Pada kesempatan yang sama, Presiden KSPI Said Iqbal menegaskan akan tetap long march, hanya saja rutenya diperpendek menjadi dari Patung Kuda Thamrin menuju Istana Merdeka, dan berorasi hingga siang hari.

Saking tertibnya, polisi tidak perlu melakukan rekayasa lalu lintas saat long march berlangsung. Penutupan hanya dilakukan saat mereka tiba di Patung Kuda dan depan Istana Merdeka.

"Sejauh ini lalu lintas masih cukup lancar, cukup kondusif. Penutupan belum dapat dipastikan sampai kapan, melihat situasi dan kondisi massa yang ada di lapangan saja," tutur Kasubdit Dikyasa Lantas Polda Metro Jaya AKBP Ipung Purwanto saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (1/9/2015).

Namun, mereka tetap mendapat penjagaan ketat tetap dilakukan oleh kepolisian baik dari Satuan Sabhara dan Satuan Brimob.

Satuan Sabhara Polda Metro Jaya dilengkapi dengan senjata gas air mata terus mengawal bubarnya massa aksi. Penjagaan Satuan Brimob dilakukan di sisi jalan yang menjadi rute yang dilintasi buruh untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Total aparat keamanan yang berjaga hari ini ada lebih dari 11.000 personel. "Jadi untuk personel siaga sampai siang 11.603 anggota. Terdiri dari Polda Metro Jaya, Mabes Polri, Satpol PP DKI dan Kodam Jaya," kata Kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya, Kombes Martuani Sormin, ketika dihubungi.

Pukul 16.45 WIB, massa berangsur meninggalkan kawasan Istana menggunakan bus-bus rombongan dan sepeda motor dengan dikawal mobil patroli polisi.

"‎Alhamdulillah semua berjalan lancar dan kondusif. Itu tadi kendaraan taktis dan anggota Brimob kembali ke Resimen II Pelopor Kedung Halang, Bogor," ujar Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Hendro Pandowo di lokasi.


Bentuk Kekecewaan

Aksi buruh hari ini merupakan bentuk kekecewaan terhadap kondisi perekonomian nasional. Sebab, memburuknya kondisi perekonomian dalam negeri berbuntut pada pemutusan hubungan kerja (PHK) buruh.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan ada 3 faktor yang mendorong buruh sepakat untuk menggelar aksi unjuk rasa pada hari ini.

Faktor pertama yaitu adanya gelombang PHK besar-besaran. Bahkan dia mencatat ada sekitar 100 ribu buruh yang sudah di-PHK dan berpotensi ter-PHK. "Pertama karena faktor PHK yang secara masif. Dalam data kita ada 100 ribu orang, ini akibat melemahnya rupiah terhadap dolar AS," ujarnya saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan, ada 3 jenis kategori ancaman PHK yang saat ini tengah berlangsung, yaitu:

1. Perusahaan memutuskan untuk menutup usahanya sehingga secara otomatis juga memberhentikan para pekerjanya. Hal ini dikatakan Said sudah terjadi pada industri padat karya sejak sebelum Lebaran di mana nilai tukar rupiah telah menembus angka 13.000 per dolar AS.

2. Perusahan tidak menutup usahanya tetapi kurangi karyawan. Ini terjadi di industri elektronik dan komponen otomotif yang berlokasi di Purwakarta, Karawang, Bekasi dan Jakarta.

3. Potensi adanya PHK dengan ciri-ciri perusahaan mulai merumahkan para karyawan, mengurangi jam kerja dari sebelumnya 5 hari menjadi 3 hari dan menghentikan lembur.

"Dari tiga kategori ini, total ada 100 ribu orang potensi. Kalau data dari Apindo yang mengatakan 50 ribu orang, itu yang sudah benar-benar sudah di-PHK," kata dia.

Faktor kedua yang mendorong aksi unjuk rasa ini yaitu menurunnya daya beli masyarakat akibat kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu. Said menilai akibat hal ini, ada kemampuan masyarakat termasuk buruuh dalam membeli barang kebutuhan menurun.

Faktor ketiga yaitu masuknya tenaga kerja asing (TKA) ke Indonesia. Hal ini dinilai semakin mengkhawatirkan terlebih kewajiban berbahasa Indonesia bagi para TKA tersebut telah dihapuskan.

"Makanya kami menuntut pemerintah untuk menurunkan harga barang dan harga BBM. Kemudian, lindungi pekerja buruh dari ancaman PHK dengan perbaikan regulasi serta kami minta stop memudahkan TKA masuk ke Indonesia dengan syarat yang lebih ketat, terlebih di tengah ancaman PHK yang semakin besar pada pekerja lokal," tandasnya

10 Tuntutan

Ada 10 asa yang mereka suarakan hari ini sebagai bentuk dari kekhawatirannya. Tuntutan itu, antara lain, meminta pemerintah menurunkan harga barang dan harga bahan bakar minyak (BBM), mendesak pemerintah untuk melindungi buruh dari ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat anjloknya nilai tukar rupiah, serta menolak masuknya tenaga kerja asing (TKA) terlebih di tengah ancaman PHK pekerja lokal.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan buruh juga memiliki beberapa tuntutan ke Kementerian Kesehatan.

Salah satunya, meminta Kemenkes memperbaiki sistem BPJS Kesehatan dengan menghapus sistem INA CBGs dan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standard Tarif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Jadi INA CBGs ini membuat rumah sakit atau klinik swasta tidak mau kerjasama karena tarifnya yang murah," jelas Said.

Menurut dia, sebelumnya, jaminan kesehatan dan asuransi yang diterima oleh para buruh telah menggunakan standar rumah sakit dan klinik swasta.

"Sekarang jadi down grade. Harusnya BPJS Kesehatan berupaya menyelesaikan hal ini. Tetapi Dirut BPJS bilang sistem INA CBGs yang jadi kendala. Maka harusnya Menteri Kesehatan mengkaji ulang sistem dan tarifnya, atau diubah menjadi sistem fee for service seperti Askes dulu," kata Said.

Buruh juga menyatakan penolakannya terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan meminta tambahan dana penerima bantuan iuran (PBI) menjadi Rp 30 triliun. Selain itu, buruh juga meminta penambahan provider rumah sakit dan klinik di luar ketentuan BPJS Kesehatan yang bisa digunakan untuk coordination of benefit (CoB).

"Begitu juga dengan koordinasi manfaat antara asuransi komersial dan BPJS Kesehatan yang menjadi harapan buruh bisa berjalan dengan baik ternyata terkendala karena sistem INA CBGs itu. Kami tidak setuju tarif iuran dinaikan, pelayanan dulu diperbaiki baru iuran itu kita diskusikan," tandas Said.

Namun, Wakil Presiden Jusuf Kalla gamblang menolak tuntutan buruh untuk menaikkan upah sebesar 22 persen. Alasannya, ekonomi dunia dan dalam negeri sedang lesu.

"‎Ya dalam keadaan begini jangan kan kenaikan upah. Bisa terjadi PHK malah kalau begini. Jangan dalam kondisi begini bicara kenaikan upah, itu belum waktunya juga," tegas JK, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta.

Dia tidak melarang buruh melakukan aksi demo hari ini. Menurut dia, demo merupakan hak para buruh. Dia hanya berharap agar di masa mendatang buruh bisa membantu pemerintah dalam mendongkrak perekonomian dalam negeri.

"‎Masalah kita semua, masalah tuntutan ekonomi. Mari kita selesaikan secara bersama-sama, bahwa kerja efisien, harus kita tingkatkan produktivitas, pada akhirnya kita menghemat. Hanya itu yang bisa kita selesaikan," tandas JK. (Bob/Ado)