Sukses

Menko Polhukam: Pemerintah Hati-hati Soal Kenaikan Gaji Buruh

Menurut Luhut, pemerintah berhati-hati dalam mengambil keputusan.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan melakukan pertemuan dengan sejumlah organisasi serikat buruh sore ini. Pertemuan di Kantor Kemenko Polhukam itu membicarakan sejumlah hal, terutama tuntutan buruh.

"Kita intinya berdiskusi terkait masalah buruh. Bagaimana peran buruh sekarang ini, dan peran pemerintah membuat program-program yang melindungi buruh?" ujar Luhut usai pertemuan di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (1/8/2015).

Menurut dia, pihaknya mendapat masukan dalam pertemuan itu. Bahkan, dia menjanjikan ada pertemuan-pertemuan dengan organisasi serikat buruh secara berkelanjutan.

"Kita berjanji tiap bulan atau 2 bulan kita bertemu untuk perbaikan. Namun permasalahan ini tidak bisa cepat selesai, karena jujur pemerintahan ini baru 2 bulan berjalan efektif," ucap Luhut.

Meski begitu, dia mengakui, belum ada kesepakatan 2 pihak mengenai tuntutan buruh ini. Pemerintah, lanjut dia, berhati-hati dalam mengambil keputusan. Terutama mengenai kenaikan upah buruh yang jadi salah satu tuntutan.

"Kita belum spesifik mengenai angka kenaikan gaji buruh yang dituntut. Kita pelan-pelan untuk tidak melakukan hal drastis dalam keadaan seperti ini," ucap Luhut.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Hanif Daqiri juga mengakui pemerintah dan buruh belum menemui titik terang tentang tuntutan aksi unjuk rasa hari ini. Tapi, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan pemerintah akan mendengarkan setiap keluhan dan tuntutan buruh.

"Pemerintah tentu mendengar semua tuntutan yang disampaikan. Pertemuan tadi memang belum menghasilkan kesepakatan, tapi kita menghasilkan pemahaman bersama. Pemerintah memahami apa tuntutan buruh, buruh juga memahami posisi pemerintah dalam mengambil kebijakan," kata Hanif.

Selain Luhut dan Hanif, hadir pula Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moeloek, Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) Jaya Letnan Jenderal TNI Agus Sutomo, dan Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya Inspektur Jenderal Pol Tito Kurniawan. Sementara organisasi buruh diwakili Said Iqbal dari KSPI, Andi Gani Nena Wea dari KSPSI, dan Mudofir dari KSBSI. (Ron/Bob)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.