Sukses

Emil Salim: Demo Buruh Bikin Pemerintahan Tak Kondusif

Emil menyarankan kelompok buruh melakukan negosiasi dengan pemerintah dan pengusaha, bukan berdemo.

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden ke-3 Emil Salim menyebut demonstrasi buruh membuat pemerintahan tak kondusif. Kondisi ekonomi yang kurang baik saat ini, Emil menyarankan kelompok buruh melakukan negosiasi dengan pemerintah dan pengusaha, bukan berdemo.

"Keadaan memang sulit, jadi jangan menambah kesulitan. Lebih baik kita secara bersaudara membahas permasalahan ini, bagaimana permasalahan buruh, upah, pencegahan PHK, dilakukan secara bicara tidak dengan demonstrasi. Sebab itu mempengaruhi suasana yang kurang kondusif," kata Emil di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (1/9/2015).

Emil mengatakan, di bawah pemerintahan Jokowi-JK, ‎Indonesia diarahkan untuk melakukan pembangunan di beberapa bidang. Namun, dengan aksi-aksi demo malah menjadi penghambat.

"Kita perlu suasana kondusif untuk pembangunan ini," tegas Emil.

Juru Bicara Wakil Presiden Husain Abdullah mengatakan, demo merupakan hak tiap warga negara, tetapi jangan anarki.

"Para buruh kan sudah biasa menggelar demo damai, mereka sudah terbiasa tidak anarkis, semoga saja demo hari ini berlangsung seperti itu lagi," kata Husain.

Husain menerangkan, harapan buruh dan pemerintah tidak berbeda. Semua berujung pada peningkatan kesejahteraan. Agar hal itu terwujud, pemerintah perlu suasana kondusif dan aman.

"Harapan buruh dengan pemerintah sama, keduanya ingin melihat Indonesia maju dan sejahtera, agar penghasilan rakyat termasuk buruh meningkat disertai keadilan dan pemerataan," tutur dia.

"Untuk mencapai itu, baik pemerintah maupun buruh membutuhkan suasana kerja yang aman," tambah Husain.

Dalam aksinya kali ini massa buruh telah menyiapkan sejumlah tuntutan, antara lain, meminta pemerintah menurunkan harga barang dan harga bahan bakar minyak (BBM), mendesak pemerintah melindungi buruh dari ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat anjloknya nilai tukar rupiah, menolak masuknya tenaga kerja asing (TKA) terlebih di tengah ancaman PHK pekerja lokal. (Ron/Mut)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini