Sukses

Ahok Geram Gaji Pekerja Harian Lepas Masih Disunat Mandor

Ahok tengah mengumpulkan bukti-bukti untuk membawa masalah pemotongan gaji PHL ke ranah hukum.

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kembali dibuat geram oleh ulah mandor pekerja harian lepas (PHL). Pasalnya, masih ada sejumlah mandor yang 'menyunat' gaji PHL. Saking geramnya, Ahok pun akan mempolisikan para mandor tersebut.

"Ada di Dinas Kebersihan mereka PHL ini dipotong uangnya Rp 100 ribu. Ini kita lagi buat laporan agar bisa diproses ke polda dan jaksa," ungkap Ahok di Balaikota Jakarta, Selasa (1/9/2015).

Berdasar laporan yang diterimanya, pemotongan itu dilakukan oleh para mandor yang mempekerjakan PHL. Saat masih di bawah naungan swasta, para mandor ini yang mengkoordinasi pekerjaan para PHL.

"Dulu waktu dia di swasta digaji Rp 600-800 ribu, masih di bawah UMP. Terus bergabung dengan kita, nah putus kontrak (dengan swasta) kita gaji UMP," jelas Ahok.

Peluang inilah yang dimanfaatkan oleh para mandor. Dia pun mengancam akan memecat para mandor ini bila terus memangkas gaji PHL.

Mantan Bupati Belitung Timur tersebut curiga ada pegawai negeri sipil yang juga 'bermain' dalam kasus itu.

"Mandor-mandor itu manfaatin. Kalau enggak mau potong sama saya kamu enggak boleh kerja di sini. Orang kecil pasti takut, kasihan kan ya udah dipotong. Dia keliling dapetin. Mungkin ada nyetor juga ke atas kan. Saya curiga ke atas potong," imbuh Ahok.

Untuk mengantisipasi kejadian serupa, kini Ahok memberlakukan sistem tanggung renteng. Artinya, bila ketahuan satu saja bermasalah tapi saling menutupi kesalahan, satu kelompok akan diberhentikan.

"Jadi mereka harus berani lapor juga. Trus enggak mau lapor kenapa? Karena banyak juga PHL yang malas. Dia sebenarnya enggak masuk, main potong-potongan. Begitu bagian enggak merata, dia teriak nih. Ini juga belum tentu orang jujur lho. Bisa juga dia orang yang memang enggak kerja sesuai wilayahnya," tegas Ahok.

Saat ini, dia tengah mengumpulkan bukti-bukti untuk membawa masalah ini ke ranah hukum. Dia tidak akan segan memenjarakan semua pihak termasuk PNS bila terbukti terlibat.

"Kita akan lapor polisi dan pemecatan," tandas Ahok. (Bob/Mut)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini