Sukses

Ahok: Kalau Oknum LSM Memeras Laporkan, SKPD 'Main' Kita Sikat

Para Satauan Kerja Pereangkat Daerah (SKPD) diminta tidak ragu lagi menggunakan uang untuk pembangunan.

Liputan6.com, Jakarta - Rendahnya serapan anggaran Pemprov DKI Jakarta jadi tugas baru pemerintah. Para Satauan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diminta tidak ragu lagi menggunakan uang untuk pembangunan.

Namun, ada beberapa faktor yang membuat para SKPD gelisah. Banyaknya lembaga swadaya masyarakat (LSM) tak bertanggungjawab mencari kesalahan dan melaporkan ke pihak berwajib membuat SKPD tidak mau menggunakan anggaran negara.

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Ratna Dyah Kurniati. Dia mengatakan, beberapa oknum LSM kerap memerasnya. Hal itu menimbulkan kegelisahan berujung minimnya penyerapan anggaran.

"Kami punya anggaran cukup banyak untuk pembebasan lahan. Tapi kami tuh rada enggak nyaman, belum bekerja, LSM sudah melaporkan ini itu ke Polda dan Kejaksaan," kata Ratna saat pengarahan gubernur tentang serapan APBD DKI 2015, di Ruang Pola Blok G Balaikota Jakarta, Kamis (27/8/2015).

"Saya mohon Pak Kapolda dan Jaksa untuk jangan langsung ditindaklanjuti laporan-laporan LSM itu, karena membuat tidak nyaman bekerja," sambung dia.

Mendengar aduan itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pun teringat pengalaman buruknya berhadapan dengan oknum LSM. Tidak sedikit dari mereka bersekongkol dengan SKPD, untuk mendapat uang dari warga agar rumahnya tidak dibongkar.

"Kalau memang Anda diperas silakan laporkan, tapi kalau Anda yang 'main' kita sikat," tegas Ahok di tempat yang sama.

Sementara pada kesempatan sama, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian mengatakan, pihaknya memang bertindak sesuai laporan dari masyarakat. Bila memang terbukti memeras, oknum LSM bisa dijerat hukum.

"Benar kata Pak Gubernur. Sekali-kali LSM kita tersangkakan. Tapi kalau memang terbukti," ujar Tito.

Untuk menjaga kenyamanan SKPD dalam bertugas, Tito meminta jajarannya tidak mengumbar penyelidikan. Sehingga dapat bekerja tanpa khawatir dilaporkan.

"Jadi begini, dalam waktu 4 bulan ke depan, kami tidak akan panggil-panggil bapak-bapak ibu-ibu. Jadi yang penting sekarang supaya gimana anggaran turun ke masyarakat," kata Tito. (Rmn/Vra)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.