Liputan6.com, Jakarta - Ekonomi Indonesia saat ini terus mengalami penurunan. Di saat bersamaan, penyerapan anggaran pun rendah. Untuk mengatasi hal ini, Presiden Joko Widodo mengumpulkan seluruh kepala daerah dan kepala kepolisian se-Indonesia.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaha Purnama atau Ahok mengatakan, peningkatan ekonomi bisa dimulai dari penyerapan anggaran di setiap daerah. Namun, kini khususnya di Jakarta pejabat takut menggunakan anggaran.
Baca Juga
"Ini ketakutan yang tidak perlu. Kalau Jakarta, pinjem kalimat politisi, kenapa ekonomi melemah karena takut korupsi, takut curi," tegas Ahok saat Pengarahan Gubernur atas Instruksi Presiden terhadap penyerapan anggaran di Balaikota, Jakarta, Kamis (27/8/2015).
Advertisement
Ahok kesal melihat bawahannya tidak kunjung membelanjakan uang untuk membeli tanah. Padahal sudah ada aturan yang memudahkan pejabat membeli tanah. Anggarannya juga tersedia hingga Rp 70 triliun.
"Tahu nggak kenapa? Karena banyak yang minta komisi. Tarik menarik komisi," ujar Ahok.
Lambatnya penyerapan anggaran Pemprov DKI Jakarta, kata Ahok, bukan karena ketuk palu anggaran baru dilakukan bulan Mei. Tapi, karena banyaknya mark up atau penggelembungan anggaran pada APBD 2015.
"Memang banyak harga satuan yang di mark up di DKI kita sengaja loloskan di e-budgeting. DKI baru benar-benar prosedur anggaran di APBD 2016," tandas Ahok. (Alv/Sun)
* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.