Capim KPK Ini Sebut Koruptor Pantas Diludahi

Liputan6.com, Jakarta - ‎Saat berhadapan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), koruptor biasanya masih tersenyum lebar bahkan dihormati segelintir orang. Calon pimpinan (capim) KPK Agus Rahardjo pun punya cara agar koruptor jera dengan diberi sanksi sosial.

"Koruptor kalau hadapan dengan KPK masih ketawa-ketawa, masih kaya, dan dihormati. Kalau sudah tertata dengan baik ada punishment (sanksi) lingkungan sekitar, bisa tidak mau bergaul, atau mohon maaf, meludah (bila masyarakat bertemu koruptor) ini bisa,‎" kata Agus, di Gedung Setneg, Jakarta, Senin (24/8/2015).

Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menuturkan ide sanksi sosial itu harus diajarkan pada anak-anak sejak dini. Guru yang mengajarkan pun harus memiliki sikap yang antikorupsi.

"Pendidikan tidak cukup, kalau anak-anak tiap hari tidak lihat contoh. Kepala sekolah jualan lembar kerja siswa, itu tidak boleh. Seorang guru koordinir darma wisata dan gurunya gratis, itu tidak boleh. Harus ada manual kelola seperti ini baiknya," ‎ujar dia.

Kejadian yang lucu juga terjadi saat Agus membahas penindakan yang bisa dilakukan oleh KPK. Ia salah sebut singkatan operasi tangka‎p tangan (OTT) sebagai TOT. Sontak, 9 anggota Pansel KPK langsung berbisik satu dengan yang lainnya, kemudian memberikan teguran pada Agus.

Dalam wawancara tahap akhir bersama Pansel KPK, Agus menyampaikan pentingnya penggunaan teknologi informasi pada tiap sistem pemerintahan. Saat ini, publik berada dalam keadaan buta, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

Di bidang pendidikan, ‎bila teknologi informasi masuk di dalamnya, maka sekolah bisa diawasi oleh orangtua murid. Dengan demikian, kecurangan atau pencurian bisa diminimalisir.

Kemudian, di bidang kesehatan, orang miskin bisa tahu berapa sisa tempat tidur yang bisa dipakai dan berapa jumlah dokter yang bertugas‎. Bila Agus terpilih jadi pimpinan, KPK akan menyarankan Kementerian Pendidikan dan Kebudayan serta Kementerian Kesehatan memakai sistem teknologi informasi.

"Jadi dalam dashboard, Presiden klik bisa tahu hal di lapangan," tandas Agus.‎ (Alv/Mut)