Zulkifli Hasan: PAN Setuju Gedung Baru DPR Dikaji Ulang

Seorang staff melihat gambar rancangan kawasan dan gedung baru DPR, saat berlangsung sosialisasi rencana pembangunan gedung tersebut, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.(Antara)

Liputan6.com, Jakarta - DPR menggagas untuk membangun gedung baru. Rencananya, pihak DPR akan melakukan pembangunan 7 megaproyek di Kompleks Parlemen.

Meskipun demikian, rencana itu pun masih menuai pro dan kontra di khalayak. Di mana salah satunya, alasan pembangunan tersebut tidak senada dengan capaian prestasi para anggota DPR.

Terkait hal itu, Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan untuk mengkaji ulang pembangunan megaproyek tersebut. Menurut dia, hal ini telah diungkapkan oleh Ketua DPR Setya Novanto.

"Kata Pak Setya Novanto katanya akan dikaji ulang. PAN setuju untuk dilakukan kaji ulang tersebut," ujar Zulkifli Hasan usai mengadakan acara HUT ke-17 PAN di kawasan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu 22 Agustus 2015.

Menurut pria yang juga menjabat sebagai Ketua MPR itu, PAN menilai dengan melakukan kajian ulang, maka dapat terlihat apakah pembangunan gedung tersebut adalah hal yang penting dilakukan atau tidak.

Zulkifli pun menjelaskan pembangunan gedung baru DPR itu harus melihat kemampuan keuangan negara. Terlebih, rencana tersebut akan dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.

"PAN melihat mana yang penting dilakukan dulu. Mana yang bisa dicapai (oleh keuangan negara)," tukas Zulkifli.

7 Proyek yang akan dibangun DPR ialah pembangunan museum dan perpustakaan, alun-alun demokrasi, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.

Namun, Presiden Jokowi menolak meresmikan pembangunan 7 proyek di kompleks parlemen. Presiden ingin ada usulan yang jelas terlebih dahulu dari DPR, sebelum meresmikan proyek ini.

Ketua Tim Implementasi Reformasi Parlemen Fahri Hamzah menilai, penolakan Jokowi lantaran belum menerima proses teknis secara jelas, terkait 7 proyek yang diajukan DPR.

"Jadi Presiden ingin agar projek ini clear dulu, baru setelah ada proses kita bicarakan ke mana arahnya," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat 14 Agustus lalu. (Ans/Nda)