Wiranto Imbau DPR Tak Memaksakan Pembangunan 7 Proyek

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Hanura Wiranto mengimbau DPR tidak memaksakan pembangunan 7 proyek di Kompleks Parlemen Senayan. Dia juga mengingatkan agar DPR hati-hati membahas 7 proyek pembangunan tersebut bersama pemerintah.

"Enggak bisa paksa memaksa. Saya (Hanura) enggak sepakat kalau kemudian harus dipaksakan, tidak bisa," kata Wiranto saat berkunjung ke ruang Fraksi Hanura di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/8/2015).

Wiranto berpesan agar DPR juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat dalam membangun 7 proyek ini. DPR harus bertanya terlebih dulu apakah rakyat memang menyetujui pembangunan proyek tersebut.

"Berbagai policy (kebijakan) harus untuk kepentingan rakyat. Tanyakan dulu (ke rakyat)," ujar dia.‎

Sementara itu, Ketua Fraksi Hanura di DPR Nurdin Tampubolon mengatakan, fraksinya akan mendukung proyek ini selama dikerjakan sesuai prosedur. Namun, pemerintah dan DPR harus berkomunikasi terlebih dulu.

"Kalau pemerintah mendukung, DPR mendukung. Tapi janganlah tergesa-gesa. Kita sesuaikan dengan kemampuan negara," kata Nurdin.

Jokowi Belum Setuju

Presiden Joko Widodo atau Jokowi sendiri belum memberikan persetujuan atas 7 proyek pembangunan gedung DPR itu. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan, pemerintah masih mengkaji usulan itu lantaran ruang anggaran dalam RAPBN 2016 sangat terbatas.

Jokowi sebelumnya menolak untuk meresmikan pembangunan 7 proyek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Jokowi ingin ada usulan yang jelas terlebih dahulu dari DPR sebelum meresmikan proyek ini.

7 Proyek yang akan dibangun DPR ialah pembangunan museum dan perpustakaan, alun-alun demokrasi, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.

7 Proyek pembangunan itu disebut akan menghabiskan dana sebesar Rp 1,6 triliun. Angka tersebut muncul atas perhitungan Kementerian Pekerjaan Umum. (Ado/Ans)