Resmikan Pasar Rakyat, Ahok Diprotes Pedagang

Liputan6.com, Jakarta - Langkah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dihentikan oleh pedagang di Pasar Manggis, Jakarta Selatan. Sang pedagang protes ke Ahok soal masih adanya pungutan di pasar rakyat itu.

"Pak, kami masih diminta Rp 10 ribu per hari, Pak," ujar pria berambut putih itu, Rabu (19/8/2015).

Ahok pun langsung menghentikan langkah dan meladeni protes warga. Ahok didampingi Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, coba menjelaskan pungutan yang diprotes itu.

"Bapak kalau jualan di luar Rp 20 ribu diperas preman. Kita memang tidak narik uang sewa, ini bagian dari pemeliharaan, ini subsidi lho," jelas Ahok.

Pria yang terlihat sudah cukup tua itu rupanya tidak puas dengan jawaban Ahok. Dia menilai, berdagang di pasar ini justru sepi. Sehingga membuat omset mereka menurun.

"Kita seleksi saja. Bapak punya 4 kios? Enggak boleh, makanya yang selalu protes ke kita orang yang punya kios banyak," kata Ahok.
 
"Bukan gitu pak. Kita kan dagang kue. Itu kalau enggak dipajang enggak laku," sahut pedagang.

Mantan Bupati Belitung Timur itu menjelaskan konsep pasar ini sebenarnya sederhana, hanya untuk menolong orang miskin yang tidak bisa berdagang karena tak cukup uang untuk menyewa. Pedagang hanya diminta membayar uang pemeliharaan lingkungan.

"Enggak boleh lebih dari 3 kecuali toko mas. Kalau bapak bayar Rp 10 ribu enggak bisa untung, kita tawarkan orang yang mau untung hanya bayar Rp 10 ribu. Di luar Rp 20 ribu preman, oknum kelurahan Rp 20 ribu, oknum Satpol PP Rp 20 ribu, kebersihan Rp 20 ribu; sudah Rp 60 ribu," kata Ahok.

Ahok melanjutkan, untuk ukuran kios 2x2 meter persegi, iuran Rp 10 ribu tidak besar. "Ini kita subsidi,  cat rusak kami keluar duit lagi lho. Kalau bilang Rp 10 ribu masih mahal, keterlaluan," ujar Ahok. (Bob/Yus)