Kader PDIP Tak Terima Megawati 'Di-bully' soal KPK

Terkait hal itu, Bambang Wuryanto pun menyatakan pihak PDIP akan segera rapat untuk menentukan sikap yang akan diambil.

"Kami sangat menyayangkan hal tersebut, Ini sudah sangat memelintir terlalu jauh. Namun, sikap apa yang akan diputuskan sepenuhnya akan dibicarakan di rapat nanti," tandas Bambang.

Senada dengan Bambang Wuryanto, anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka yang juga kader PDIP meluruskan pernyataan Megawati tersebut yang disebut KPK dibubarkan.

"Saya hadir di acara Hari Konstitusi dan mendengarkan serta kebetulan mencatat dan merekam pidato yang disampaikan Ibu Megawati, termasuk pernyataannya terkait semangat pemberantasan korupsi," tutur Rieke.

Menurut wanita yang dikenal dengan sebutan Oneng itu menjelaskan bahwa pernyataan Megawati menegaskan dengan berdirinya KPK, jangan dijadikan korupsi tetap ada.

"(Pernyataan Megawati) Artinya KPK akan tetap ada selama korupsi masih ada. Namun, keberadaan lembaga ini tidak boleh dijadikan alasan agar korupsi terus berlanjut," pungkas Rieke.

Sebelumnya di MPR, Megawati yakin dirinya akan di-bully karena pernyataannya yang bernada negatif pada KPK. Namun, dia menyebut pihak-pihak yang mencibirnya adalah orang yang berpikiran pendek.

"Wah, pasti di socmed (social media) saya di-bully. Saya mikir ya sudahlah jadi atraksi. Kelihatan pendek berpikirnya, bahwa Bu Mega tak setuju KPK. Kalau berpikir tak ada korupsi, berarti tak ada KPK lagi," tukas Megawati.

Selain itu, Megawati juga menyinggung banyaknya lembaga ad hoc, tapi tidak jelas kinerjanya. Menurut dia, Presiden Jokowi harus mengkaji lembaga-lembaga tersebut.

"Saya tahu ada 80 lembaga berbentuk komisi, Pak Zul (Ketua MPR Zulkifli Hasan) bilang ada 100. Kita tahu ada KY, KPK, KPU, semua punya fasilitas. Saya coba hitung bujet komisi-komisi yang saya tak tahu di mana, berapa harganya. Perlu dikaji lagi," tandas Megawati Soekarnoputri. (Ans/Dan)