Sukses

Arti Kemerdekaan di Mata Ilmuwan Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Berdikari atau Berdiri di atas kaki sendiri, merupakan salah satu kalimat yang disampaikan Presiden Pertama Indonesia, Sukarno saat pidato peringatan HUT RI pada 17 Agustus 1965. Dalam pidato tersebut, ada 3 prinsip yang ia kemukakan yakni berdaulat dalam bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan.

Setelah memperjuangkan Indonesia merdeka, Sukarno dan Mohammad Hatta mendambakan sumber daya alam Indonesia dikelola oleh anak bangsa sendiri. Untuk itulah, pemimpin RI tersebut mengirim sejumlah mahasiswa belajar ke negara-negara lain.

Bapak bangsa ini berharap sekembalinya, para pemuda-pemudi ini bisa membangun negeri dan mengajarkan kepada anak bangsa lainnya. Sehingga, bangsa Indonesia menjadi makmur, kuat, dan tidak tergantung oleh bangsa lain.

Namun, fakta menunjukkan di bidang sains dan ilmu pengetahuan, Indonesia masih kalah dibanding negara lain. Meski usia negeri ini sudah 70 tahun.

Berdasarkan laporan www.scimagojr.com, situs olahan pemeringkatan publikasi ilmiah, pada tahun 2014 Indonesia berada di peringkat ke-57 (32.355) kalah jauh dibanding negara sesama ASEAN seperti Singapura di peringkat 32 (192.942), Malaysia di peringkat 36 (153.378) dan Thailand dengan jumlah publikasi 109.832 dan menempati peringkat 43.

Profesor Josaphat Tetuko Sri Sumantyo, ilmuwan asal Indonesia yang menjadi peneliti di Jepang, menilai dunia penelitian di dalam negeri masih belum merdeka. Peneliti Indonesia belum bebas berekspresi dan masih minim dari perhatian.

"Saya kira para peneliti kita belum merdeka. Masih  banyak yang teriak-teriak belum memiliki dana," kata salah satu ilmuwan yang banyak memberikan sumbangsih terhadap sains dan teknologi dunia internasional ini kepada Liputan6.com.

Menurut Prof Josh yang saat ini menjadi Guru Besar Universitas Chiba Jepang, anggaran yang baik sangat diperlukan agar penelitian bisa berkualitas dan bermanfaat membantu pembangunan negeri. Ia pun akhirnya membantu membangun Jepang karena pemerintah di sana lebih memberikan perhatian lebih kepada dunia penelitian.

"Sekarang, kemerdekaan itu kalau kita bisa berekspresi. Sementara untuk mengekspresikan kan kadang-kadang kita perlu dukungan maupun kemudahan. Kemudian ada dana. Dana ini merupakan kesempatan pemerintah kepada para peneliti kita melakukan riset. Selama ini kan paper aja harus beli, sekarang mau beli paper nggak punya uang," jelas pria yang menjadi penasihat di badan Antariksa Jepang, JAXA ini.

Senada dengan Prof. Josh, Sulistyo Atmadi, peneliti senior pesawat terbang menilai negara ini masih belum menghargai hasil riset sendiri. Hasil penelitian hanya berhenti di prototipe karena kurangnya perhatian pemerintah. Juga kurangnya pihak industri menanamkan investasi hingga bisa terbentuknya suatu produk.

"Mestinya peneliti merdeka mau meneliti apa saja. Tapi berhubung dana terbatas jadi belum bisa melaksanakan secara merdeka. Apalagi dengan sistem anggaran seperti sekarang peneliti juga harus ikut ngurusin administrasinya. Tidak bisa 100% mikirin penelitian, salah-salah prosedur kita bisa jadi tersangka," keluh pria murah senyum ini.

Selain itu, tambah Sulistyo, banyak karya peneliti di Indonesia hanya sebatas prototipe, sehingga hasil penelitian belum berdayaguna. Ia berharap, hasil karya yang menggunakan uang rakyat ini tidak berakhir menjadi buku atau makalah di laboratorium.

Diperlukan peran pemerintah agar hasil yang dihasilkan bisa dikembangkan sesuai arah dan tujuan penelitian. Jangan sampai hasil penelitian maupun SDM Indonesia harus memilih membangun negara lain.

"Meskipun nyata-nyata menghasilkan produk yang menguntungkan. Akhirnya hasil riset hanya berupa laporan dan mini plant atau pilot plant saja. Terus terang ada perasaan tidak nyaman karena telah menggunakan uang negara atau rakyat untuk dana riset itu, tapi hanya berhenti sampai di situ. Tidak ada industri yang tertarik untuk menanamkan investasi hingga bisa terbentuknya suatu produk."

Menurut Menristekikti, Mohamad Nasir dalam acara Indonesia Convention Exhibiton pada beberapa waktu lalu, anggaran penelitian di Indonesia berkisar 0,09 persen dari GDP negara. Berbeda dengan negara tetangga seperti Malaysia 1 persen atau Singapura 2,5 persen.

"Dari 0,09 persen GDP, 76 persen itu dari pemerintah dan 24 persen dari pihak swasta. Setidaknya sampai akhir tahun harus naik jadi 0,15 persen," ucapnya. (Ein/Mut)

Artikel Selanjutnya
Kongres Diaspora Indonesia Akan Beri Penghargaan untuk Jokowi
Artikel Selanjutnya
GNPF MUI: Kami Tak Meminta Bertemu Presiden Jokowi, tapi...