Golkar Tolak Darmin Nasution Jadi Menteri

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo akan mengumumkan reshuffle menteri Kabinet Kerja. Ada 6 menteri yang akan dirombak.

3 menteri koordinator yang akan dicopot yaitu Menko Perekomian Sofyan Djalil, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdjiatno, ‎Menko Maritim Indroyono Soesilo. Lainnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinov Chaniago, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, dan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.

Salah satu tokoh yang akan dilantik yaitu, Darmin Nasution. Dia akan menggantikan Sofyan Djalil sebagai Menko Perokonomian. Belum juga dilantik, politikus Partai Golkar M Misbhakun menolak nama Darmin.

Alasannya, Darmin Nasution diduga terlibat dalam kasus mafia pajak Gayus Tambunan cs beberapa tahun lalu. Darmin diduga merestui surat yang menjadi pangkal masalah mafia pajak. Surat tersebut menyatakan penelitian keberatan wajib pajak PT Surya Alam Tunggal (PT SAT) tidak janggal.

"Setahu saya saat menjadi Dirjen Pajak, Darmin Nasution adalah orang yang tanda tangan Surat Keputusan Keberatan PT Surya Alam Tunggal terkait kasus mafia pajak Gayus Tambunan. Dalam kasus PT SAT tersebut semua sudah dihukum dan punya kekuatan hukum tetap mulai dari Gayus Tambunan sendiri sampai atasannya. Darmin Nasution termasuk yang tidak terkena dalam kasus tersebut," ujar Misbhakun melalui pesan singkatnya, Rabu (12/8/2015).

Dia pun mempermasalahkan kenapa Darmin Nasution sebagai orang yang tanda tangan SK Keberatan malah lolos dari kasus tersebut.

Anggota Komisi XI DPR RI itu juga menjelaskan ada beberapa masalah yang melibatkan Darmin Nasution. Salah satunya dugaan pelanggaran prosedur dikabulkannya kasus keberatan PT Halliburton Indonesia. Padahal, keberatannya sudah pernah ditolak oleh Dirjen Pajak.

"Tetapi oleh Darmin Nasution malah dikabulkan. Ada apa dibalik dikabulkannya keberatan perusahaan penanaman modal asing dari Amerika tersebut?" tutur loyalis Aburizal Bakrie tersebut.

Oleh karena itu, kata Misbhakun, Presiden Jokowi seharusnya memperhatikan hal permasalahan pajak ini.

"Jangan sampai nanti saat menjabat Menko, malah Darmin Nasution memainkan kekuasaannya melakukan intervensi terhadap kasus-kasus pajak. Jangan sampai juga figur seperti Darmin Nasution menjadi beban bagi Kabinet Kerja karena permasalahannya di masa lalu," pungkas Misbhakun. (Bob/Mut)