Sukses

Nama PM Malaysia Najib Razak 'Dibersihkan' dari Korupsi 1MDB

Badan Pencegahan Korupsi Malaysia membersihkan nama PM Malaysia Najib Razak terkait tuduhan korupsi 1MBD kepadanya.

Liputan6.com, Kuala Lumpur - Badan Pencegahan Korupsi Malaysia mengeluarkan pernyataan untuk 'membersihkan' nama Perdana Menteri (PM) Najib Razak,  dari tuduhan korupsi 1MBD yang selama ini beredar. Dinyatakan bahwa ratusan juta dolar yang ditemukan di rekening pribadi sang PM adalah hasil sumbangan. 

Namun, badan ini tidak menyebutkan lebih detil siapa si penyumbang dan apa tujuannya.

Kasus ini berawal dari laporan Wall Street Journal bahwa sekitar US$ 700 juta dana mengalir ke rekening-rekening pribadi Najib Razak di 2 bank. Surat kabar ini mengatakan bahwa sumber dana tidak jelas dan para penyelidik pemerintah tidak memberikan perincian tentang penggunaan dana tersebut, begitu masuk ke rekening PM Razak.

1Malaysia Development Bhd atau terkenal dengan 1MBD dibentuk oleh PM Najib Razak tahun 2009 untuk memperbaiki keuangan dan pembangunan Malaysia. Pada 2014, laporan keuangan 1MBD terdapat beberapa pembayaran yang hilang. Sebagai pemimpin dan penasehat 1MBD, Najib dituduh menerima uang dari badan tersebut.

Seperti dikutip dari BBC, Selasa (3/8/2015), meskipun Badan Pencegahan Korupsi Malaysia mengatakan uang tersebut berasal dari donor, tapi tidak ada kejelasan siapa donor tersebut. 1MBD juga mengatakan mereka tidak pernah memberikan uang secara pribadi kepada PM Najib dan tuduhan itu tidak berdasar.

Perdana Menteri negeri Jiran itu mengatakan, ia adalah korban sabotase politik dan menuduh mantan PM Mahathir Mohammad berada di balik ini semua.

Sebelumnya pada Minggu lalu, Nadjib memecat wakilnya Muhyiddin Yassin. Sebelum dipecat, Muhyiddin termasuk sosok yang bersuara vokal atas kasus yang menimpa atasannya itu. Dalam satu kesempatan, eks Deputi PM Malaysia itu mendesak agar kebenaran terkait kasus BUMN 1MDB diungkap.

Selain wakilnya, Nadjib juga memecat Jaksa Agung Abdul Gani Patail yang memimpin investigasi skandal ini. Namun, media pemerintah Malaysia mengatakan pencopotannya karena alasan kesehatan. (Rie/Tnt)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini