Khofifah: Fatwa MUI soal BPJS Semoga Dibahas di Muktamar NU

Liputan6.com, Jombang - Menteri Sosial yang juga menjabat sebagai Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama, Khofifah Indar Parawansah, berharap Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Nahdlatul Ulama di Muktamar ke-33 NU bisa menyisipkan materi tentang fatwa BPJS Kesehatan tak sesuai syariah yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Menteri Khofifah mengatakan bahwa biasanya LBM NU telah menyisipkan materi sebelum menggelar Bahtsul Masail.

"Semoga ada diskusi mendalam tentang fatwa BPJS haram," tutur Menteri Khofifah setelah acara penyerahan kartu sosial yang dilakukan oleh Presiden Jokowi di Stikes ICMI yang berada di Desa Kaliwungu, Kecamatan Kepanjeng, Jombang, Jawa Timur, Sabtu 1 Agustus 2015.

Menteri Khofifah menambahkan program BPJS ini lahir dari undang-undang yang digodok oleh pemerintah dan legislatif, semua partai politik dan semua fraksi juga telah menyepakati BPJS itu, sehingga undang-undang itu bisa dijadikan sebuah referensi dalam program ini.

"Undang-undang ini mengamanatkan negara untuk melindungi kesehatan rakyat, dan program pemerintah ini sudah sesuai dengan jalurnya," imbuh Menteri Khofifah.

Khofifah menekankan, BPJS telah melindungi kesehatan rakyat, terutama bagi kalangan menengah ke bawah. Dengan demikian, dia sangat berharap program pemerintah ini bisa dijadikan salah satu materi Bahtsul Masail di Muktamar NU.

Menurut Khofifah, persoalan itu harus dikomunikasikan supaya masukannya lebih komprehensif.

Dalam waktu dekat, sambung Khofifah, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan sebagai leading sektor dan pemegang anggaran, bersama Kementerian Agama akan mengundang berbagai elemen sosial keagamaan, organisasi kemasyarakatan dan kalangan perguruan tinggi untuk membahas fatwa BPJS Kesehatan haram.

"Pada pertemuan itu diharapkan masukannya lebih komprehensif," ujar Menteri Khofifah.