Ahok: Saya Sering Omong Sembarangan, Tapi Kerja Tak Sembarangan

20150729-Ahok — Ahok (Liputan6.com/Yoppy Renato)

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memang terkenal ceplas-ceplos saat berbicara. Hal itu membuat orang berpikir dia adalah sosok yang suka sembarangan.

"Orang sering menilai saya sembarangan. Mungkin karena saya sering ngomong sembarangan," tutur Ahok di hadapan para pensiunan PNS DKI Jakarta di Balaikota Jakarta, Kamis (30/7/2015).

Meski mengaku suka bicara sembarangan, Ahok menegaskan, kebiasaan itu tak terbawa oleh mantan politisi Golkar dan Gerindra itu dalam pekerjaan. Dia mengaku sangat teliti membaca dokumen dan segala surat yang ditujukan kepada dirinya.

"Tapi untuk kerja saya enggak sembarangan. Semua surat saya baca semua. Saya sengaja pulang malam karena semua surat disposisi saya baca, surat dari masyarakat biasa pun saya baca," imbuh Ahok.

Kebiasaan ini membuatnya sangat mengetahui setiap permasalahan yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta. Segala laporan dibaca, termasuk undangan yang ditujukan kepada dirinya.

"Undangan untuk saya pun saya baca. Paling top sehari datang 3 undangan saja sudah syukur. Karena memang waktunya terbatas," tukas Ahok.

Selanjutnya: Sindir Anggota DPRD...

2 dari 2 halaman

Sindir Anggota DPRD

Sindir Anggota DPRD

Di hadapan para pensiunan PNS DKI Jakarta, Ahok menyindir sebagian anggota DPRD DKI Jakarta. Hal ini terlihat dari cara mereka memainkan pengadaan uninterruptible power supply (UPS) yang berbuntut pemeriksaan di Bareskrim Polri.

Kejanggalan itu mudah saja diketahui. Padahal, dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas - Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) yang merupakan rancangan APBD Perubahan 2014, tidak tercantum penganggaran prioritas untuk bidang pendidikan terlebih pengadaan UPS senilai Rp 330 miliar.

Hal ini dikarenakan penganggaran utama di bidang pendidikan, yaitu pendanaan untuk program Kartu Jakarta Pintar (KJP) telah tuntas dicantumkan dalam APBD tahun 2014. "Tidak perlu lagi ada biaya untuk program pendidikan karena KJP sudah jalan," sambung mantan Bupati Belitung Timur itu.

Dalam KUAPPAS 2014, program yang menjadi prioritas merupakan pengadaan alat untuk penanggulangan sampah dan banjir. Pengadaan ini sebagai antisipasi banjir. "Prioritas kita itu beli ekskavator, beli truk, beli alat berat," imbuh Ahok.

Dengan begitu, Ahok sangat mudah menemukan kejanggalan itu. Hal itu lalu dilaporkan ke Bareskrim Polri.

Sampai saat ini Bareskrim sudah menetapkan 2 PNS DKI menjadi tersangka. Bareskrim, juga telah melakukan pemeriksaan kepada 2 anggota Dewan yang diduga terlibat. Mereka adalah Abraham 'Lulung' Lunggana dan Fahmi Zulfikar Hasibuan. Keduanya adalah mantan anggota Komisi E yan menyetujui penganggaran pengadaan UPS.

"Yang beli UPS ini ngaco. Prioritas kita banjir rob sama sampah. Dari mana ada biaya untuk pendidikan," pungkas Ahok. (Ado/Rmn)