Kapolda Metro: Banyak Polisi Tak Mengerti Diskresi

Liputan6.com, Jakarta - Tidak hanya pejabat daerah yang bisa mengambil keputusan secara mandiri atau diskresi. Polisi juga membutuhkannya untuk menjalankan tugas dan fungsi dengan baik.

Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian mengungkapkan banyak anggotanya yang tidak memahami arti diskresi. Padahal, pemahaman itu penting dalam bertugas.

"Diskresi ini harus dipahami oleh setiap anggota Polri, ‎karena diskresi ini lebih banyak dipelajari di teoritis (pendidikan) saja, tapi praktiknya banyak anggota yang tidak mengerti," kata Tito di Polres Jakarta Utara, Selasa 28 Juli 2015 malam.

Menurut dia, kewenangan diskresi itu melekat pada setiap anggota dan apabila anggota itu dinilai salah menggunakan kewenangan ini, risikonya berat. Selain bisa dipecat dengan tidak hormat, anggota bisa masuk penjara.

"Diskresi harus dikuasai setiap anggota. Dan untuk bisa menguasai ini, dia harus paham bagaimana cara menilai ancaman dan bagaimana cara memilih tindakan," tutur Tito.

Dia menjelaskan tanggung jawab diskresi di institusi kepolisian berbeda dengan diskresi di institusi militer yang melekat pada komandan.

"Diskresi di seluruh dunia itu khas milik kepolisian, setiap anggota memiliki kewenangan diskresi karena situasi yang berbeda-beda (situasional) sehingga tanggung jawab diskresi itu ada pada perorangan," tambahnya.

Mantan Kadensus Polri itu pun mencontohkan, bila ada kasus penodongan di depan mata saat berjalan sendirian, polisi bisa memutuskan untuk melakukan penembakan kepada pelaku. Tapi jika yang kena tembakan justru korban penodongan, petugas itu harus bertanggung jawab untuk siap dicopot dari jabatannya dan mengikuti protap meski dipenjara sekalipun.

"Yang bertanggung jawab tentu diri saya sendiri dan bukan kapolri karena diskresi itu, kecuali kalau ada perintah pimpinan baru itu tanggung jawab pimpinannya," tutur dia.

Hal tersebut diungkapkannya di depan anggota Polres Jakarta Utara. Adapun soal kedatangannya ke Mapolres Jakarta Utara merupakan program rutin setiap pekan untuk mendengarkan input dari polres yang menyatakan siap untuk dikunjungi dan dievaluasi terhadap program yang sudah dijalankan.

Sebanyak 20 topik persoalan dibicarakan. 3 di antaranya tentang ketidakpemahaman anggota tentang diskresi dan bagaimana anggota menjaga citra Polri.

"Ketiga teknis terkait penanganan konflik yang berhubungan langsung dengan Bhabinkamtibmas," tutup Tito. (Bob/Mut)