2 Kubu Golkar Siapkan Target Realistis di Pilkada Serentak

Liputan6.com, Jakarta - Partai politik tengah bersiap untuk menyiapkan kader terbaiknya dalam menghadapi pemilihan kepala daerah secara serentak pada Desember 2015, tak terkecuali Partai Golkar. Meski tengah berkonflik, partai berlambang pohon beringin itu menyatakan sudah siap menghadapi pesta demokrasi.

Juru runding kubu Aburizal Bakrie atau Ical, MS Hidayat, mengatakan tim 10 yang merupakan gabungan dari dua kubu, sudah melakukan survei dengan 8 lembaga. Dia menjelaskan tim 10 sudah bekerja dengan semangat dalam 4 hari terakhir, demi Golkar bisa ikut Pilkada.

"Tim 10 telah mengemban tugas DPP Golkar untuk turut dalam Pilkada serentak dan memunculkan nama naik. Dari 269 daerah pilkada, kami telah menghasilkan pasangan calon yang disepakati 216. Di mana yang tidak mencalonkan ada 7 daerah dan yang belum ada kesepakatan sebanyak 43 daerah," ujar MS Hidayat di Jakarta, Selasa 28 Juli 2015.

Sementara itu, juru runding kubu Agung, Yorrys Raweyai menegaskan angka tersebut dipandang realistik, mengingat kemampuan Golkar yang masih berseteru. Perseteruan ini secara tidak langsung mempengaruhi kekuatan Golkar di daerah.

"Tim 10 mencoba mengklarifikasi tentang kemampuan Golkar di daerah. Yang mana kekuatan mayoritas dan minoritas. Contoh di Jateng itu kan PDIP, sedangkan di Jatim itu basis PKB. Harus realistis di sini. Kalau tidak mampu mengusung, maka kita akan menjadi pendukung. Itu yang sudah kita sepakati," jelas Yorrys.

Wakil Ketua Umum Golkar versi Munas Jakarta itu pun berpesan agar jangan ada ketua DPD baik di tingkatan I dan II, yang membandel. Semuanya harus mengikuti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015, sebagai basis pijakan daerah.

"Jadi saya minta kepada DPD baik di tingkatan I dan II, agar tidak ikut jika ada surat rekomendasi ganda. Semuanya harus ikuti PKPU yang baru, di mana kesepakatan itu tercapai karena upaya dan semangat bersama," tegas Yorrys.

Senada dengan Yorrys, loyalis Ical, Nurdin Halid menyatakan semua ketua DPD di tingkatan I dan II, harus melalui tim 10. Semua yang dihasilkan dari tim sana, adalah sesuai kesepakatan, dengan kriteria yang bukan tanpa dasar.

"Rekomendasi tim 10 itu kriterianya bukan tanpa dasar. Semuanya sesuai dengan objektif, sesuai AD/ART partai dan UU," pungkas Nurdin. (Bob/Tnt)