Ketua DPR: Ada Menteri yang Pencitraannya Baik, Tapi Kerja Kurang

Liputan6.com, Jakarta - Perombakan Kabinet Kerja disebut-sebut akan segera dilakukan Presiden Joko Widodo. Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, sangat menghormati keputusan apapun yang akan diambil presiden terkait pergantian menteri dalam kabinetnya itu.

"Karena masalah reshuffle itu hak prerogatif presiden, dan tentu kita mengharapkan pihak yang direshuffle sudah menjadi evaluasi, tentu Presiden sangat hati-hati," ujar Setya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/7/2015).

Setya berharap, seandainya reshuffle akan dilaksanakan, dia menginginkan, agar dalam sisa waktu 4 tahun ke depan bisa memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara.

"Semoga menteri-menteri yang baru, pilihan yang terbaik, dan menjadi evaluasi yang terbaik," tutur dia.

Selama 8 bulan pemerintahan Joko Widodo berjalan, Setya mengatakan, DPR telah melakukan penilaian terhadap kinerja beberapa menteri.

"Tentu DPR sudah menilai, ada yang kinerja baik tetapi penyerapan kurang, ada pencitraannya baik, tetapi kinerjanya kurang. Tentu ini menjadi perhatian dan evaluasi presiden," ujar Setya.

Menteri Jangan Pencitraan

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan juga menghormati keputusan presiden soal reshuffle. Langkah ini diambil dalam rangka menentukan pembantu presiden yang lebih cakap dan handal.

Mengingat isu reshuffle yang terus bergulir, Taufik menyarankan, koordinasi lintas sektoral harus diperkuat dan segera melakukan langkah-langkah konkrit.

"Jangan kemudian, menteri lebih banyak melibatkan hal-hal pencitraan tetapi harus kerja konkrit sebagaimana yang diharapkan Presiden," kata dia.

"Menteri harus mengurusi sesuai bidangnya, agar fokus membantu tugas presiden. Domain di bidang apa, jangan yang muncul di pemberitaan bukan tugas yang tidak sesuai dengan bidangnya," lanjut Taufik.

Melihat perekonomian dunia kurang bersahabat, Taufik menyarankan, tim koordinasi ekonomi untuk mampu bergerak lebih cepat dalam menyelesaikan masalah.

"Untuk itu kami memesankan kepada tim koordinasi ekonomi lebih cepat bergerak lintas sektoral, jangan egosentris, segera jalin komunikasi dengan DPR. Lakukan hal-hal yang bersifat eksekusi, tentunya setelah dikonsultasikan dengan Presiden sebagai pemangku mandat dari rakyat," tutur Taufik.

Taufik menegaskan, jangan sampai ada menteri yang tidak berkonsultasi dengan presiden atau menteri yang jalan sendiri. Perlu tidaknya reshuffle, Presiden lebih memahami siapa dan kapan waktunya. (Mvi)