John Kerry Bela Kesepakatan Nuklir dengan Iran di depan Kongres

Liputan6.com, Washington - Menteri Luar Negeri AS John Kerry pada melancarkan serangan balik terhadap kritikan atas kesepakatan nuklir yang dibuat dengan Iran.

Bersaksi di depan Kongres untuk pertama kalinya sejak kesepakatan penting dengan Iran pekan lalu, Kerry dihadapkan pada tuduhan Partai Republik yang mengatakan perunding dalam kesepakatan itu telah yang ditipu Iran.

"Saya percaya bahwa Anda telah ditipu," kata Bob Corker, Ketua Partai Republik di Dewan Hubungan Luar Negeri Senat AS saat membuka sidang seperti dikutip Reuters, Kamis 23 Juli 2015.

Ungkapan itu disebut Senator Demokrat Barbara Boxer yang mengatakan tuduhan tersebut tidak sopan dan sebuah penghinaan. Namun, Corker mengatakan bahwa apa yang dia sampaikan tidak selalu diarahkan untuk Kerry pribadi.

Sementara Kerry menegaskan bahwa Iran kini memiliki pengalaman yang luas akan teknologi nuklir, sehingga akan ada konsekuensi jika Kongres memutuskan untuk menolak kesepakatan yang ada.

"Hasilnya akan menjadikan Amerika Serikat berjalan menjauh dari pembatasan yang telah kita capai. Itu juga akan menjadi lampu hijau bagi Iran untuk melipatgandakan kecepatan pengayaan uranium," tegas Kerry.

"Kita akan menyia-nyiakan kesempatan terbaik untuk memecahkan masalah ini melalui cara-cara damai," imbuh dia.

Kerry mengatakan, pemerintah Amerika Serikat datang ke meja perundingan di Wina beserta utusan negara lainnya dengan satu tujuan yang jelas, yaitu mengatasi masalah senjata nuklir.

"Kami bertujuan melumpuhkan kemampuan (Iran) untuk membuat senjata nuklir, dan kami telah berhasil melakukannya," ujar Kerry.

Didukung Uni Eropa dan PBB

Sebelumnya, kesepakatan untuk membatasi program nuklir Iran telah dicapai dalam perundingan di Wina, Austria. Kesepakatan itu berupa pembatasan aktivitas nuklir Iran dengan imbalan pencabutan sanksi ekonomi.

Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Federica Mogherini mengatakan kesepakatan itu pertanda harapan bagi seluruh dunia.

"Ini adalah keputusan yang dapat membuka jalan ke babak baru dalam hubungan internasional," kata dia seperti dikutip BBC, Selasa 14 Juli 2015.

"Semua kerja keras sudah berhasil dan kami mencapai kesepakatan," kata seorang diplomat Iran.

Seorang diplomat lain yang dikutip kantor berita Associated Press mengatakan, perjanjian itu mencakup aturan mengenai pengawasan lokasi fasilitas nuklir di Iran sehingga pengawas PBB dapat meninjau lokasi militer. Namun, Iran bisa saja menentang pemberian akses tersebut.

Sebagai gantinya, PBB mengatakan embargo senjata dan sanksi rudal hanya akan berlaku dalam 5 dan 8 tahun lagi. Namun, seperti dilaporkan kantor berita Reuters, apabila Iran melanggar perjanjian, penjatuhan sanksi akan diberlakukan dalam 65 hari.

Sejak 2006, kelompok negara yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Prancis, China dan Rusia ditambah Jerman menginginkan Iran mengurangi aktivitas nuklir mereka untuk memastikan mereka tidak membangun senjata nuklir. (Ado/Dan)