Siapa Pengurus Sah Partai, Golkar Minta PDIP Tanya ke MenkumHAM

Liputan6.com, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengisyaratkan enggan mengandeng Partai Golkar dalam pemilihan kepala daerah akhir tahun nanti. Penyebabnya, masih ada dualisme kepengurusan di internal partai berlambang pohon beringin itu.

Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, pun meminta kepastian berkekuatan hukum tetap atas kepengurusan Golkar.

Terkait hal tersebut, Ketua DPP Golkar kubu Agung Laksono, Lawrence Siburian, meminta Ribka menanyakan hal tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly.

"Tanya Menteri Hukum saja. Siapa yang ikut, pegangannya itu kan SK Menkumham. Tanya instansi berwenang," ujar Lawrence saat dihubungi, Selasa (14/7/2015).

Menurut dia, DPR sudah menyambut baik usulan KPU yang bakal memberi tanda tangan pada dokumen rekomendasi calon yang diusung masing-masing kubu di Partai Golkar. Ini membuat Partai Golkar bisa ikut berkompetisi dalam Pilkada 2015.

"Kita berpegang pada satu aturan. Pak Agung Laksono, Pak Aburizal Bakrie daftar. Golkar pasti ikut pilkada. Mau kubu Ical dan Agung, kita bentuk tim pilkada 10 orang (jadi satu pintu)," tegas Lawrence.

Oleh karena itu, dia berharap KPU bisa adil sembari menunggu proses hukum Partai Golkar benar-benar selesai. "Intinya, KPU harus konsisten, KPU tegas tanpa pandang bulu, jangan ke kiri lalu ke kanan," pungkas Lawrence. (Bob/Sun)