Sukses

Eks Komisioner KPU: Tak Perlu Ada Pilkada Jika Calon Tunggal

Daerah yang berpotensi melahirkan calon tunggal di antaranya Kota Surabaya, Kabupaten Banyuwangi, dan Kota Denpasar.

Liputan6.com, Jakarta - Tingginya elektabilitas incumbent atau petahana di suatu daerah berpotensi menyebabkan tidak terjadi persaingan dalam perebutan kursi kepala daerah dalam pilkada serentak Desember nanti. Dengan kata lain, potensi terjadinya calon tunggal sangat tinggi.

Menanggapi hal ini, mantan Komisioner KPU, I Gusti Putu Artha, mengungkapkan, akan ada persoalan jika di suatu daerah hanya muncul calon tunggal dalam Pilkada. Karena itu, pemerintah diminta membuat regulasi yang jelas melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk mengatasi persoalan ini.

Pada daerah yang hanya memiliki calon tunggal, Putu berharap, KPU tidak perlu melakukan pemilihan. Menurut dia, penunjukan secara aklamasi merupakan bagian dari demokrasi.

‎"Terhadap calon tunggal ini langsung disahkan saja tanpa ada pemilu. Karena itu secara filosofi politik, aklamasi merupakan bagian dari demokrasi," ujar Putu di Jakarta, Senin (13/7/2015).

Menurut Putu, pemilihan secara aklamasi dan langsung disahkan lebih demokratis daripada memaksakan pelaksanaan pilkada. Apalagi ada skenario memunculkan lawan hanya agar proses pilkada tetap terselenggara. Menurut dia, itu justru menghina demokrasi.

Masih kata Putu, kebijakan ini akan memberi banyak keuntungan bagi negara. "Pertama prinsip efisiensi anggaran. Kemudian prinsip efektivitas pemerintahan. Pemerintahan yang dipilih akan kuat, karena (calon tunggal) didukung semua koalisi partai," papar dia. Putu berharap, perppu tersebut dapat disahkan sebelum batas akhir pendaftaran calon kepala daerah.

Sejumlah daerah yang berpotensi melahirkan calon tunggal pada Pilkada 2015 nanti di antaranya Kota Surabaya, ‎Kabupaten Banyuwangi, Kota Denpasar, serta beberapa provinsi dan kabupaten/kota lainnya.

‎"Di Bali saja, calon tunggal itu setidaknya akan ada di 2 tempat. Yakni Walikota Denpasar yang elektabilitasnya sangat tinggi. Dia itu seperti Walikota Surabaya Tri Rismaharini, susah dilawan. Juga ada Bupati Jembrana," lanjut dia. Sedangkan di Banyuwangi, Bupati Anas memiliki elektabilitas sangat tinggi. Dari hasil survei, elektabilitasnya 75%. (Sun/Ans)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini