Mendagri Terima Data dari Polisi soal Potensi Kerusuhan Pilkada

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan, telah menerima data-data kepolisian mengenai daerah mana saja yang dianggap rawan dalam pelaksanaan pilkada serentak yang dilakukan akhir tahun ini.

"‎Data kepolisian sudah kami dapat," kata Tjahjo di Kemendagri, Jakarta, Selasa (7/7/2015).

Tjahjo menjelaskan, data-data dari kepolisian itu merupakan rujukan dari pilkada-pilkada sebelumnya. Namun begitu, Tjahjo mengakui, potensi kerusuhan itu tetap ada, sebab semua tergantung pada dinamika di lapangan.

"Kepolisian fokus ke situ. Polanya seperti apa, siapa yang bergerak. Apakah pihak ketiga, kontestan, dan lain-lain. Karena ada faktor alam juga yang sulit dicegah. Lalu kerusuhan yang terkait dan tidak terkait pilkada. Kami sudah ada UU-nya. Kalau daerah dalam kondisi konflik, darurat itu seperti apa. Tapi keseluruhan ada (peraturannya)," kata politikus PDIP itu.
‎
Tjahjo mengatakan, terkait pengamanan penyelenggaran pilkada, pihak kepolisian dan Kementerian Keuangan sudah menyepakati soal dananya.

"Yang saya tahu kepolisian dengan Kemenkeu sudah ada. Tinggal bagaimana mekanismenya," ujar Tjahjo.

Dia mengatakan, semua daerah nantinya akan dibantu terkait dana pengamanan itu. Jika tidak, akan timbul kecemburuan satu daerah dengan daerah lain.

Saat ditanya kapan batas waktu terakhir pencairan dana pengamanan itu, Tjahjo mengatakan, belum tahu.‎ "Kan pilkada Desember, masa sekarang kerusuhannya? Kan nggak," ucap Tjahjo. (Mvi/Yus)